PRIORITAS, 6/11/26 (Jakarta): Sebuah artikel ,enarik dirangkum Beritaprioritas.com dari BBC Indonesia, edisi terkini. Dipaparkan, kasus dugaan penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Listyo Sigit kian menebalkan anggapan sedang terjadi pertarungan antara dua kekuatan politik, yaitu mantan presiden periode 2014-2024, Joko Widodo (Jokowi), dengan penerusnya saat ini, Prabowo Subianto.
Dituliskan, hubungan mereka dipandang tengah menukik tajam selepas menikmati 'bulan madu' pada masa pemilihan presiden 2024.
Ketika itu, Prabowo, yang masih berstatus Menteri Pertahanan, diberi 'dukungan' oleh Jokowi. Kemudian Prabowo maju bersama putra pertama Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan menang kontestasi elektoral.
Sesudah dua tahun usai pemilu, relasi Jokowi serta Prabowo berubah drastis, menurut peneliti politik dari ISEAS–Yusof Ishak Institute, Made Supriatma.
Penyadapan hanya memperpanjang indikasi-indikasi keretakan sebelumnya
Disebutkan, kasus penyadapan yang menargetkan Prabowo dan diduga melibatkan Listyo hanya memperpanjang indikasi-indikasi keretakan sebelumnya, seperti tarik-ulur nasib pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara atau polemik ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran.
"Posisi Listyo sendiri, sebetulnya, sebagaimana kita tahu, sangat dekat dengan Jokowi," tutur Supriatma lagi.
"Jadi, memang sekarang praktis dibilang pisah jalan."
Prabowo tak akan mengajak Jokowi untuk head to head secara langsung
Meskipun demikian, Supriatma berpendapat Prabowo tak akan mengajak Jokowi untuk head to head secara langsung.
"Risiko politiknya terlalu besar untuk Prabowo. Jadi, paling memungkinkan ialah berhenti di Listyo," tambahnya.
Selanjutnya, mantan anggota tim sukses Jokowi sekaligus Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, menepis anggapan keterlibatan presiden ketujuh itu dalam dugaan penyadapan.
"Semuanya pasti akan dihubung-hubungkan dengan Pak Jokowi. Tapi, itu hanya asumsi. Sasaran utamanya adalah Mas Gibran," ujar Azwan kepada BBC News Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/26) kemarin.
Jokowi: Kita tunggu aja
Lalu di lokasi yang sama, Jokowi menanggapi singkat kasus dugaan penyadapan.
"Semuanya kita menghormati proses hukum yang ada. Nanti kita tunggu," tutur Jokowi kepada para jurnalis, termasuk BBC News Indonesia, dan Beritaprioritas.com, seusai menjalani persidangan dugaan fitnah ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo, Kamis kemarin.
Berulangbdicecar pers, Jokowi tetap tujuh: "Hormati hukum, kita tunggub aja".
Sengkarut di tubuh pemerintahan
Terpisah, peneliti politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, mengungkapkan kisruh elite yang menyeruak hari ini merupakan bukti nyata silang sengkarut di tubuh pemerintahan.
Namun, baik Jokowi maupun Prabowo sama-sama punya andil signifikan.
"Sejauh ini, kita seperti hidup di negara yang autopilot sebab jalannya pemerintahan justru membuktikan bukan kepentingan rakyat yang dikejar, melainkan kelompok masing-masing," tegas Nicky Fahrizal menegaskan. (P-*/jr)
