PRIORITAS, 5/11/26 (Jakarta): Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri berinisial LSP serta sejumlah jenderal polisi, menjadi alarm serius bagi pemerintahan.
Isu ini dinilai bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan menyangkut aspek loyalitas, integritas, dan runtuhnya soliditas rantai komando.
Hal itu diungkapkan Ketua Bidang Lingkungan Hidup PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA)—organisasi sayap Partai Gerindra—Yerry Tawalujan.
Ia mengecam keras dugaan “mata-mata illegal” dalam pemerintahan Presiden Prabowo yang dikabarkan berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026 tersebut.
“Penyadapan terhadap Presiden oleh pejabat dalam rantai komando merupakan insubordinasi yang tidak bisa ditoleransi. Ini menghina wibawa Kepala Negara,” tegas Yerry dalam keterangannya yang diterima Beritaprioritas.com Kamis (5/11/26) malam.
Desak pengusutan transparan tanpa pandang bulu
Yerry menilai mata rantai kasus ini harus diusut secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu. Siapa pun aktor yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban di depan hukum.
“Negara tidak boleh membiarkan adanya praktik jaringan kekuasaan di dalam kekuasaan (state within a state),” ujarnya.
Kendati mengganggu stabilitas politik, Yerry menggarisbahwahi bahwa kasus ini tidak boleh langsung disimpulkan sebagai makar tanpa pembuktian hukum yang sah.
Bersihkan kabinet dari loyalis ganda
Lebih jauh, Yerry menilai skandal kakap ini harus dijadikan momentum emas bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi total terhadap jajaran kabinet, lingkungan Istana, dan lembaga strategis.
Pembenahan, katanya, tidak boleh berhenti pada pelaku penyadapan, melainkan harus menyasar menteri atau pejabat yang memiliki loyalitas ganda.
“Presiden Prabowo harus membersihkan lingkaran kekuasaan dari loyalis ganda. Tidak boleh ada menteri yang bekerja untuk kepentingan pihak yang meng-endorse dirinya, sementara mandatnya adalah membantu Presiden,” ucap Yerry.
Ia meminta sistem pengawasan internal di tubuh TNI, Polri, dan Istana diperketat agar tidak ada kelompok kepentingan yang mencoba membangun kekuasaan tandingan di dalam pemerintahan. (P-ht)
