Kaum marhaen, 'empowering' dalam pusaran konflik geopolitik Timur Tengah

Opini Aji Cahyono

(Dosen dengan minat kajian Pancasila, Studi Islam, Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Geopolitik Timur Tengah. Ia merupakan lulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Founder Indonesian Coexistence.)

PRIORITAS - Konflik geopolitik di Timur Tengah selalu melampaui batas geografis kawasan. Perang, rivalitas politik, perebutan jalur energi, dan persaingan pengaruh antarkekuatan dunia menjadikan kawasan ini sebagai salah satu pusat ketidakstabilan global.

Peristiwa di Gaza, Teheran, Tel Aviv, maupun Selat Hormuz tidak pernah benar-benar jauh dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah globalisasi ekonomi dan tingginya ketergantungan terhadap energi, setiap eskalasi konflik di Timur Tengah dapat mengguncang perekonomian nasional, terutama kehidupan rakyat kecil.

Dampak geopolitik global terhadap ekonomi domestik

Sebagai negara berkembang yang masih bergantung pada energi impor, Indonesia sangat rentan terhadap gejolak geopolitik. Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Iran-Israel sepanjang 2025–2026, misalnya, mendorong kenaikan biaya transportasi, distribusi pangan, inflasi, serta menurunkan daya beli masyarakat. Kelompok yang paling merasakan dampaknya ialah rakyat kecil yang Bung Karno sebut sebagai kaum Marhaen.

Relevansi konsep marhaenisme di era modern

Fakta tersebut menunjukkan bahwa istilah kaum Marhaen bukan sekadar romantisme politik. Bung Karno menggunakan konsep itu untuk menggambarkan rakyat yang hidup dari tenaga sendiri, memiliki alat produksi sederhana, tetapi tetap terjebak dalam struktur ekonomi yang menindas.

Kaum Marhaen berbeda dengan proletariat industrial dalam teori Karl Marx. Mereka meliputi petani kecil, nelayan, pedagang kaki lima, buruh informal, dan kelompok pekerja lain yang bekerja keras, tetapi tetap hidup dalam kerentanan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia saat ini, wajah kaum Marhaen terlihat pada pengemudi ojek daring, guru honorer, petani gurem, pekerja informal, buruh pabrik, hingga kelompok menengah rentan yang menghabiskan hampir seluruh pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat harga BBM naik akibat konflik global, merekalah yang pertama merasakan tekanan ekonomi.

Karena itu, Marhaenisme Bung Karno kembali relevan sebagai kerangka ideologis untuk membaca sekaligus merespons krisis geopolitik. Dalam Di Bawah Bendera Revolusi Djilid I, Bung Karno menegaskan bahwa Marhaenisme bertumpu pada dua fondasi utama, yakni Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi. Kedua konsep tersebut bukan sekadar warisan sejarah, melainkan menawarkan arah strategis bagi Indonesia untuk melindungi rakyat kecil di tengah dunia yang semakin tidak pasti.

Timur Tengah dan pusaran geopolitik kontemporer

Konflik di Timur Tengah kini tidak lagi dapat dipahami semata sebagai pertikaian Palestina-Israel. Kawasan itu telah berubah menjadi arena perebutan kepentingan antara Amerika Serikat, Iran, Israel, Rusia, China, Turki, serta negara-negara Teluk. Rivalitas tersebut mencakup energi, jalur perdagangan, pengaruh militer, hingga kendali ekonomi global.

Kerentanan jalur Selat Hormuz dan lonjakan ICP

Eskalasi konflik Iran-Israel sepanjang 2025–2026 memicu kekhawatiran terhadap stabilitas Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak dunia. Ancaman terhadap jalur strategis ini langsung mengguncang pasar global. Harga minyak melonjak, sementara pasar keuangan bergejolak.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat Indonesian Crude Price (ICP) sempat menembus lebih dari US$117 per barel akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Lonjakan tersebut memperlihatkan betapa rentannya ekonomi Indonesia terhadap dinamika global.

Efek domino krisis bagi rakyat kecil

Kenaikan harga minyak kemudian menjalar ke hampir seluruh sektor kehidupan. Ongkos transportasi naik, biaya logistik membengkak, harga pangan terdorong meningkat, dan inflasi semakin menekan daya beli masyarakat. Dalam struktur ekonomi global saat ini, kaum Marhaen tetap menjadi kelompok yang paling rentan.

Berbagai lembaga keuangan internasional juga memperingatkan bahwa konflik Timur Tengah berpotensi mengganggu rantai pasok dunia, memicu inflasi global, serta meningkatkan ketidakpastian investasi. Dunia kini tidak hanya menghadapi perang bersenjata, tetapi juga perang ekonomi, informasi, dan pengaruh.

Dalam situasi seperti itu, negara berkembang sering kali hanya menjadi objek sistem global. Ketika negara-negara besar berebut pengaruh, rakyat kecil di negara berkembang justru harus menanggung biaya hidup yang semakin mahal.

Marhaenisme dan Kaum Marhaen di tengah krisis energi dan ekonomi

Dalam Di Bawah Bendera Revolusi Djilid I, Bung Karno menegaskan bahwa Marhaenisme bukan sekadar teori ekonomi, melainkan ideologi pembebasan rakyat tertindas. Marhaenisme bertumpu pada dua prinsip utama, yakni Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi.

Menakar Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi

Sosio-Nasionalisme merupakan nasionalisme yang menjunjung nilai kemানুsiaan. Bung Karno menolak nasionalisme sempit yang melahirkan chauvinisme dan kebencian antarbangsa. Baginya, nasionalisme Indonesia harus berpihak kepada rakyat tertindas serta menolak kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuknya.

Dalam konteks konflik Timur Tengah, Sosio-Nasionalisme mengajarkan pentingnya menjaga kedaulatan nasional tanpa tunduk pada kepentingan blok kekuatan dunia. Indonesia tidak boleh menjadi instrumen politik negara lain. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif harus tetap menjadi fondasi diplomasi Indonesia.

Sementara itu, Sosio-Demokrasi tidak berhenti pada pemenuhan hak politik, tetapi juga menuntut keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Bung Karno menilai demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi hanya akan melanggengkan ketimpangan.

Karena itu, Marhaenisme tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan negara, tetapi juga membebaskan rakyat dari kemiskinan struktural. Dalam konteks Indonesia saat ini, Sosio-Demokrasi menuntut negara hadir melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global.

Ketika konflik internasional mendorong kenaikan harga energi, negara tidak boleh membiarkan rakyat kecil menanggung seluruh bebannya. Pemerintah harus menghadirkan subsidi yang tepat sasaran, memperkuat UMKM, menjaga stabilitas harga pangan, dan memperluas jaminan sosial sebagai wujud nyata Sosio-Demokrasi.

Tantangan inflasi dan ketergantungan energi impor

Saat ini, kaum Marhaen menghadapi tekanan yang semakin kompleks. Mereka tidak hanya bergulat dengan pengangguran, upah rendah, dan ketimpangan ekonomi, tetapi juga harus menanggung dampak langsung konflik global. Kenaikan harga minyak dunia memicu lonjakan biaya transportasi, distribusi, dan kebutuhan pokok. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pun membuat harga barang impor semakin mahal.

Ketergantungan Indonesia terhadap energi impor dari Timur Tengah semakin memperbesar risiko tersebut. Sejumlah analis energi menilai stabilitas ekonomi nasional masih sangat dipengaruhi dinamika geopolitik kawasan itu. Artinya, setiap eskalasi konflik berpotensi langsung menekan perekonomian domestik.

Ancaman imperialisme ekonomi modern

Dalam sistem ekonomi global yang semakin liberal, rakyat kecil sering kali tidak memiliki perlindungan yang memadai. Kelompok bermodal masih memiliki akses terhadap investasi dan instrumen perlindungan finansial. Sebaliknya, kaum Marhaen bergantung pada penghasilan harian yang sangat rentan terhadap inflasi. Kondisi ini menegaskan bahwa geopolitik bukan sekadar persoalan elite internasional, melainkan persoalan yang menentukan harga pangan di meja makan masyarakat.

Sejat awal Bung Karno telah mengingatkan bahaya imperialisme ekonomi. Menurutnya, imperialisme modern tidak selalu hadir melalui penjajahan militer, tetapi juga melalui dominasi ekonomi, ketergantungan utang, dan penguasaan sumber daya strategis.

Fenomena itu masih terlihat hingga kini. Ketergantungan terhadap energi impor, teknologi asing, dan pasar global membuat banyak negara berkembang mudah terdampak setiap kali konflik internasional terjadi. Dalam situasi seperti itu, rakyat kecil kembali menjadi kelompok yang paling rentan.

Politik luar negeri, warisan Bung Karno, dan kaum Marhaen digital

Indonesia mewarisi politik luar negeri bebas aktif yang lahir dari semangat anti-kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas. Bung Karno memandang perjuangan Palestina sebagai bagian dari perlawanan global terhadap kolonialisme. Melalui Konferensi Asia-Afrika, Indonesia tampil sebagai pelopor solidaritas negara-negara berkembang.

Semangat itu tetap relevan hingga kini. Indonesia terus mendukung kemerdekaan Palestina dan menyerukan perdamaian dunia di tengah eskalasi konflik Timur Tengah. Namun, politik luar negeri bebas aktif tidak boleh berhenti pada diplomasi simbolik.

Menerjemahkan diplomasi menjadi perlindungan nyata

Tantangan sesungguhnya terletak pada kemampuan negara menerjemahkan diplomasi internasional menjadi perlindungan nyata bagi rakyat. Ketika konflik global memicu lonjakan harga energi dan pangan, pemerintah harus merespons melalui kebijakan ekonomi yang melindungi kelompok rentan. Dalam perspektif Marhaenisme, diplomasi luar negeri dan keadilan sosial harus berjalan beriringan.

Perang narasi dan tantangan literasi di ruang digital

Era digital menghadirkan dimensi baru dalam persaingan geopolitik. Media sosial kini menjadi ruang pertarungan informasi, opini, dan propaganda. Konflik Palestina-Israel, Iran-Israel, maupun rivalitas negara-negara besar tidak hanya berlangsung di medan tempur, tetapi juga di ruang digital.

Masyarakat Indonesia setiap hari menerima arus informasi dari berbagai sumber yang belum tentu akurat. Akibatnya, kaum Marhaen digital menghadapi tantangan baru berupa disinformasi, manipulasi opini publik, dan pengaruh algoritma media sosial.

Kesadaran politik masyarakat kini mudah dipengaruhi kepentingan ekonomi maupun geopolitik global. Karena itu, pemberdayaan kaum Marhaen tidak cukup berfokus pada aspek ekonomi. Negara juga harus memperkuat literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan pemahaman geopolitik masyarakat.

Bung Karno pernah mengingatkan bahwa perjuangan melawan imperialisme juga berlangsung di medan pikiran. Gagasan itu semakin relevan pada era digital ketika perang narasi menjadi bagian penting dari persaingan global. Indonesia membutuhkan pendidikan publik yang mampu menjelaskan hubungan antara dinamika geopolitik internasional dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Empowering kaum Marhaen sebagai agenda strategis Indonesia

Lima pilar pemberdayaan berbasis kemandirian

Pemberdayaan kaum Marhaen di tengah krisis geopolitik membutuhkan langkah yang terukur dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut meliputi:

• Pertama, memperkuat kedaulatan energi nasional. Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada energi impor melalui percepatan pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, panas bumi, dan bioenergi. Semangat berdikari yang diwariskan Bung Karno tetap relevan untuk mewujudkan kemandirian energi.

• Kedua, memperkuat ekonomi kerakyatan. Pemerintah harus menjadikan UMKM, koperasi, dan ekonomi berbasis komunitas sebagai prioritas pembangunan. Berbagai krisis membuktikan bahwa sektor ekonomi rakyat lebih tangguh menghadapi gejolak dibandingkan sektor keuangan yang bersifat spekulatif.

• Ketiga, memperkuat ketahanan pangan. Indonesia perlu melindungi petani, meningkatkan produksi dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada pangan impor agar tidak mudah terpengaruh gangguan rantai pasok global.

• Keempat, meningkatkan literasi geopolitik masyarakat. Publik perlu memahami keterkaitan antara konflik internasional, kondisi ekonomi nasional, dan kehidupan sehari-hari melalui pendidikan publik, media yang kredibel, serta literasi digital.

• Kelima, memperkuat solidaritas internasional. Indonesia harus melanjutkan diplomasi kemanusiaan yang berpijak pada anti-kolonialisme, perdamaian dunia, dan keadilan internasional.

Navigasi tatanan dunia multipolar

Dunia kini bergerak menuju tatanan multipolar. Dominasi satu kekuatan global mulai bergeser dan digantikan oleh persaingan antara Amerika Serikat, China, Rusia, Iran, serta berbagai kekuatan regional. Perubahan ini menciptakan ketidakpastian baru sekaligus meningkatkan risiko bagi negara berkembang yang mudah menjadi arena perebutan pengaruh.

Dalam situasi tersebut, Indonesia harus menjaga kedaulatan nasional tanpa terjebak dalam politik blok. Marhaenisme menawarkan jalan yang tetap relevan. Bung Karno menegaskan bahwa pembangunan nasional harus bertumpu pada kekuatan rakyat sendiri melalui konsep berdikari—berdiri di atas kaki sendiri. Di tengah perang dagang, krisis energi, inflasi global, dan ketidakpastian geopolitik, negara yang mengandalkan kekuatan ekonomi domestik akan lebih siap menghadapi guncangan dibandingkan negara yang terlalu bergantung pada impor, utang luar negeri, dan pasar global.

Penutup

Konflik geopolitik di Timur Tengah bukan lagi sekadar persoalan kawasan yang jauh dari Indonesia. Dampaknya telah merasuk ke kehidupan sehari-hari masyarakat melalui kenaikan harga energi, inflasi pangan, pelemahan nilai tukar rupiah, dan meningkatnya biaya hidup. Dalam situasi seperti itu, kaum Marhaen selalu menjadi kelompok yang paling rentan.

Di sinilah Marhaenisme Bung Karno kembali menemukan relevansinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Di Bawah Bendera Revolusi, Marhaenisme yang bertumpu pada Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi bukan sekadar warisan sejarah, melainkan kerangka berpikir untuk memperkuat kedaulatan nasional sekaligus mewujudkan keadilan sosial di tengah krisis global.

Empowering kaum Marhaen berarti memperkuat kemampuan rakyat agar mampu bertahan, mandiri, dan berdaya menghadapi dunia yang semakin tidak pasti. Pemberdayaan itu tidak cukup diwujudkan melalui bantuan sosial semata, tetapi juga melalui pembangunan ekonomi yang inklusif, kemandirian energi, ketahanan pangan, pendidikan yang berkualitas, serta literasi digital yang kuat.

Pada akhirnya, Indonesia tidak boleh sekadar menjadi penonton dalam percaturan geopolitik dunia. Bangsa ini harus mampu melindungi rakyatnya, menjaga kedaulatannya, sekaligus tetap berdiri di garis depan dalam memperjuangkan perdamaian dan keadilan internasional.

Warisan terbesar Bung Karno bukan hanya kemerdekaan politik, melainkan keberanian membangun bangsa yang berdikari, berpihak kepada rakyat kecil, dan menolak segala bentuk penindasan. Di tengah dunia yang terus berubah, semangat itulah yang perlu terus dihidupkan agar Indonesia tetap tegak sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan bermartabat. ***