PRIORITAS, 28/8/26 (Melonguane, Talaud): Baru sekitar sepekan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Talaud, Andi Fitriani, S.H., telah menetapkan seorang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah. Pengadaan tanah tersebut untuk pembangunan fasilitas umum oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2022.
Penetapan tersangka Ronal Rando, terkait saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUTR Kabupaten Kepulauan Talaud. Penetapannya pada Kamis (27/8/2026), mulai pukul 16.30 WITA hingga sekitar pukul 20.00 WITA.
Penyidik temukan indikasi kerugian negara
Tindakan menetapkan tersangka setelah penyidik Kejari Kepulauan Talaud melakukan serangkaian pemeriksaan dan penyidikan terhadap perkara pengadaan tanah tersebut. Dari proses penyidikan, jaksa menemukan indikasi kuat adanya kerugian keuangan negara dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum tersebut.
Setelah melakukan pemeriksaan secara mendalam dan mengumpulkan sejumlah alat bukti, penyidik kemudian menetapkan Ronal Rando sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Rangkaian proses hukum terhadap tersangka berlangsung secara tertib dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Pada pukul 16.30 WITA, Penyidik Kejari Kepulauan Talaud mengeluarkan penetapan tersangka. Selanjutnya, sekitar pukul 18.50 WITA, tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis untuk memastikan kondisi kesehatannya sebelum menjalani penahanan.
Ke Rutan Kelas IIA Manado
Sekitar pukul 19.00 WITA, tersangka diberangkatkan menuju Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Manado dengan didampingi tim dari Kejari Kepulauan Talaud. Rombongan kemudian tiba di Rutan Kelas IIA Manado sekitar pukul 19.30 WITA. Setelah proses administrasi penerimaan tahanan selesai, pada pukul 20.00 WITA tersangka resmi ditahan.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Tipidsus) Kejari Kepulauan Talaud Bryan Saputra Tambuwun, S.H., bersama Jaksa Fungsional Irvan Haris Ardian, S.H. dan Puja Ramadhan, S.H. ikut mendampingi penahanan tersebut. Ikut serta juga staf Setiawan Maliogha, S.H. dan Alfi Husni, A.Md.
Penetapan tersangka dan penahanan ini menjadi langkah awal Kejari Kepulauan Talaud dalam mengungkap secara lebih jauh dugaan penyimpangan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum pada Dinas PUTR Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2022. Kejari menegaskan komitmennya untuk mengusut perkara tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami akan terus mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. Tidak ada tempat bagi koruptor di Bumi Porodisa. Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan integritas,” demikian pernyataan dari jajaran Kejari Kepulauan Talaud.
Kasus dugaan mark-up harga
Perkara ini bermula dari penyelidikan dan penyidikan terhadap proses pengadaan tanah untuk proyek pembangunan bagi kepentingan umum pada Tahun Anggaran 2022. Dalam prosesnya, penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam pengadaan tanah, di antaranya dugaan mark-up harga serta dugaan pemalsuan dokumen kepemilikan tanah.
Dugaan penyimpangan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Namun, besaran kerugian negara maupun keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Kejari Kepulauan Talaud juga mengimbau masyarakat untuk turut mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menyampaikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyimpangan lainnya.
Penegakan hukum dalam perkara tersebut kiranya dapat belangsung secara profesional, transparan, dan berkeadilan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. (P-Nelson Sangadi)
