PRIORITAS, 8/9/26 (Jakarta): Penilaian terhadap efisiensi kelembagaan tata kelola minyak dan gas bumi (migas) nasional melandasi penolakan pembentukan lembaga regulator baru. Komisi XII DPR RI menilai badan usaha khusus yang beroperasi saat ini telah memadai untuk mengelola kekayaan energi atas nama negara.
"Saya melihat bahwa memang badan usaha khusus dalam hal minyak dan gas bumi ini sebaiknya memang dikelola secara profesional oleh, saat ini sih badan usahanya sudah ada ya maksudnya," beber Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari membeberkan pandangan resminya di Senayan pada Selasa (8/9/26).
Menyambung sorotan DPR terkait status hukum pengelola energi nasional, parlemen mendorong penguatan peran badan usaha yang telah berjalan. Pemerintah tidak perlu menambah rantai birokrasi baru di tengah upaya optimalisasi penerimaan negara dari sektor migas.
Melihat pentingnya legitimasi BUK dalam mewakili kepentingan nasional, Juwita menggarisbawahi fungsi strategis pengelola sumber daya alam harian.
"Jadi tidak dibutuhkan regulator lain, karena mengingat sebenarnya kan dia bertindak untuk dan atas nama negara dalam hal ini," ujarnya.
Di luar penataan struktur kelembagaan, Komisi XII DPR RI menantikan penyerahan berkas resmi pembahasan Rancangan Undang-Undang dari pihak eksekutif. Langkah pembentukan regulasi membutuhkan koordinasi erat antara DPR dan kementerian terkait.
Atas dasar itulah, parlemen berkomitmen mengawal penyusunan aturan demi menjamin profesionalisme pengelolaan energi nasional. Fraksi PKB menunggu draf final pemerintah sebelum menentukan sikap politik lebih lanjut.
"Sehingga ya harapan kami, nanti kita tunggu dimnya pemerintah aja deh," tegas Juwita. (P-Khalied M)
