PRIORITAS, 8/9/26 (Jakarta): Pengadopsian skema pengelola investasi berkonsep Danantara melandasi arah pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) minyak dan gas bumi (migas) di DPR RI. Parlemen menginginkan wadah kelembagaan yang gesit demi mengejar ketercapaian target lifting energi nasional.
"Sepertinya begitu. Kalau misalnya kita berharap ini akan menjadi sebuah badan yang lebih gesit, supaya dia juga bisa lebih komprehensif dalam melaksanakan investasi untuk operasional di pelaksanaan hulu dan hilir migas," beber Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB Ratna Juwita Sari terkait peluang penerapan skema superholding investasi tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/26).
Menyambung proyeksi pembentukan badan pengelola investasi terpadu tersebut, parlemen terus mengejar tenggat waktu pengesahan regulasi. Kepastian payung hukum menjadi syarat mutlak dalam memikat masuk investor modal besar sektor migas harian.
Melihat tingginya tuntutan pemenuhan pasokan energi dalam negeri, Juwita menggarisbawahi urgensi penyelesaian pembahasan aturan harian.
"Ya, kalau melihat urgensi dari kebutuhan investasi minyak dan gas bumi hari ini, dan tuntutan lifting migas kita hari ini memang harus secepatnya sih," ujarnya.
Di luar dorongan percepatan regulasi, parlemen mengonfirmasi bahwa penentuan posisi Pertamina sebagai induk organisasi BUK migas masih dalam tahap diskusi. Komisi XII DPR RI belum mengetok keputusan final terkait opsi penggabungan lembaga.
Atas dasar itulah, DPR berkomitmen menyelesaikan poin-poin krusial bersama pihak pemerintah secara cermat. Pembahasan materi pasal BUK migas di tingkat panitia kerja masih berlangsung cukup alot.
"Lumayan sih," tegas Juwita menutup wawancara. (P-Khalied M)
