PRIORITAS, 15/7/2026 (Jakarta): Sistem pembentukan pejabat fungsional ketenagakerjaan kini memasuki babak baru. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkenalkan model pelatihan yang menggabungkan kurikulum berbasis kompetensi (competency-based training) dengan metode pembelajaran modern, termasuk Massive Open Online Course (MOOC) dan on the job training, guna meningkatkan kualitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan transformasi tersebut merupakan langkah strategis agar pejabat fungsional memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik sekaligus mampu mengikuti dinamika dunia kerja. Jabatan fungsional yang dimaksud mencakup Pengawas Ketenagakerjaan, Instruktur, Mediator Hubungan Industrial, Pengantar Kerja, hingga Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
"Pejabat fungsional ketenagakerjaan merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat. Kualitas pelayanan di bidang pengawasan, mediasi hubungan industrial, penempatan kerja, pelatihan vokasi, hingga pembinaan K3 sangat ditentukan oleh kompetensi mereka," ujar Cris saat membuka Sosialisasi Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Ketenagakerjaan secara virtual, Selasa (14/7/2026).
Dalam pola baru tersebut, peserta akan mempelajari materi konseptual secara mandiri melalui platform MOOC, sedangkan sesi tatap muka difokuskan pada praktik, simulasi, pembahasan studi kasus, serta penguatan kemampuan teknis.
Pelatihan juga dilengkapi dengan on the job training di unit kerja masing-masing sehingga kompetensi yang diperoleh selama proses pembelajaran dapat langsung diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Menurut Cris, perubahan metode pelatihan tidak mengurangi standar kompetensi yang harus dicapai. Sebaliknya, pendekatan tersebut dirancang agar proses belajar lebih efektif, efisien, dan mampu menghasilkan aparatur yang siap menjawab tantangan pelayanan ketenagakerjaan.
Modernisasi pelatihan ini sekaligus menjadi bagian dari pengembangan Kemnaker Corporate University sebagai sistem pembelajaran berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memenuhi tingginya kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur, yang tercermin dari sekitar 2.600 usulan calon peserta pelatihan dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Di akhir penyampaiannya, Cris menegaskan keberhasilan transformasi pelatihan tidak hanya ditentukan oleh materi dan metode pembelajaran, tetapi juga komitmen peserta, dukungan pimpinan, serta peran mentor dalam memastikan kompetensi yang diperoleh benar-benar meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan kepada masyarakat. (P-*r/Humas Kemnaker/Gio R)
