PRIORITAS, 27/5/26 (Jakarta): Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengajukan permintaan penurunan (take down) terhadap 2.639 iklan elektronik yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut dilakukan melalui patroli siber di 21 platform niaga elektronik.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan, Kemendag juga telah meminta penutupan terhadap 95 akun pedagang (merchant) di sejumlah lokapasar karena tercatat tiga kali menayangkan materi iklan elektronik yang tidak sesuai aturan.
"Ketentuan yang dilanggar berkaitan dengan penjualan komoditas barang yang diatur, yaitu 1.731 iklan minuman beralkohol; 514 iklan bahan berbahaya; 124 iklan gula kristal rafinasi; 10 iklan pupuk bersubsidi; 257 iklan Minyakita; serta tiga iklan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP)," ucap Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu (27/5/26).
Budi mengatakan pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), baik secara offline maupun online. Upaya penindakan yang dilakukan meliputi penghapusan akun hingga pemberian sanksi akhir berupa pencantuman dalam daftar hitam serta pemblokiran sementara layanan PMSE.
Marketplace hingga pedagang
Dari Maret 2026, Kemendag tercatat telah melakukan pengawasan secara luring terhadap 104 pelaku usaha PMSE, yang mencakup marketplace, retail online, classified ads, daily deals, hingga para pedagang.
"Sebagai langkah penegakan hukum, Kemendag telah menerbitkan 3.310 surat sanksi kepada pelaku usaha PMSE dalam empat periode pelaporan, yakni Triwulan IV 2024 hingga Triwulan III 2025," kata Budi.
Budi menekankan pemerintah akan terus memperkuat tata kelola perdagangan digital melalui penguatan regulasi serta pengawasan terhadap PMSE.
Saat ini, Kemendag juga sedang menyiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023. Penyempurnaan aturan tersebut difokuskan pada peningkatan visibilitas produk lokal, kemudahan legalitas pelaku usaha, transparansi kemitraan platform digital, perlindungan konsumen, hingga pengaturan tata kelola teknologi digital. (P-*r/Zamir Ambia)
