PRIORITAS, 24/5/26 (Jakarta): Kementerian Kesehatan RI mengungkap masih tingginya kasus pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau penderita psikosis di Indonesia sepanjang tahun 2026. Hingga triwulan pertama 2026, tercatat sebanyak 1.443 kasus pemasungan terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Data tersebut dinilai menjadi alarm serius terkait perlindungan hak asasi manusia dan akses pelayanan kesehatan jiwa di tanah air.
Tren kasus pemasungan terus meningkat
Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi, mengatakan tren pemasungan menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir, sebagaimana dilansir dari Antaranews.com.
Pada 2023 tercatat sebanyak 981 kasus pemasungan, meningkat menjadi 1.794 kasus pada 2024, lalu melonjak lagi menjadi 2.442 kasus sepanjang 2025. Sementara pada triwulan pertama 2026 sudah tercatat 1.443 kasus.
Menurut Imran, kondisi ini menunjukkan masih lemahnya akses layanan kesehatan jiwa, kesinambungan pengobatan, serta rendahnya perlindungan terhadap penderita psikosis.
Praktik pemasungan ODGJ dinilai pelanggaran HAM
Kemenkes menegaskan pemasungan bukan sekadar praktik tradisional, tetapi merupakan bentuk pelanggaran kebebasan dan hak dasar manusia.
Bentuk pemasungan yang ditemukan antara lain pengurungan di ruangan tertutup, penggunaan rantai, balok kayu hingga pengikatan dengan tali terhadap penderita gangguan jiwa.
Berdasarkan Dokumen Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, sekitar 4 dari 1.000 rumah tangga di Indonesia memiliki anggota keluarga dengan gangguan psikosis atau skizofrenia.
Namun yang memprihatinkan, sekitar 10 persen penderita tidak rutin mengonsumsi obat dan sekitar 6,6 persen pernah mengalami pemasungan.
Jawa Timur hingga NTT jadi daerah tertinggi
Kemenkes mencatat Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah kasus pemasungan tertinggi di Indonesia. Bahkan beberapa provinsi dilaporkan mengalami kasus pemasungan di hampir seluruh kabupaten dan kota.
Pemerintah menilai persoalan ini tidak bisa hanya ditangani dari sisi medis, tetapi juga membutuhkan pendekatan sosial, edukasi keluarga, hingga penghapusan stigma terhadap ODGJ.
Ribuan Puskesmas belum maksimal layani kesehatan jiwa
Kemenkes menargetkan seluruh puskesmas di Indonesia mampu memberikan layanan kesehatan jiwa pada 2029.
Namun hingga kini baru sekitar 6.000 puskesmas atau 58 persen yang memiliki kemampuan layanan kesehatan jiwa. Dari jumlah itu, hanya sekitar 211 puskesmas atau dua persen yang memiliki psikolog klinis.
Sementara di tingkat rumah sakit, tercatat sekitar 1.450 rumah sakit sudah mampu memberikan layanan kesehatan jiwa, meski akses di tingkat pelayanan dasar masih dinilai belum ideal.
Pemerintah perkuat program “bebas pasung”
Pemerintah pusat saat ini terus mendorong program rehabilitasi sosial dan sertifikasi “Bebas Pasung” terhadap ODGJ di daerah.
Sertifikasi tersebut mensyaratkan tidak adanya kasus pemasungan selama satu tahun, seluruh puskesmas memiliki layanan kesehatan jiwa, serta adanya sistem surveilans terintegrasi.
Kemenkes juga terus mengembangkan layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat untuk mendekatkan akses pengobatan dan mengurangi diskriminasi terhadap ODGJ. (P-*r/sm)
