PRIORITAS, 20/7/26 (Jakarta): Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat sistem pengawasan kawasan hutan dengan memanfaatkan teknologi drone untuk mempercepat deteksi berbagai potensi pelanggaran dan kerusakan lingkungan, mulai dari pembalakan liar, pembukaan lahan ilegal, hingga titik panas (hotspot).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penggunaan teknologi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pemantauan hutan sekaligus mendukung kerja tim di lapangan dalam mengidentifikasi berbagai persoalan secara cepat dan akurat.
"Kita membutuhkan teknologi. Salah satunya drone yang dapat membantu pasukan darat atau Tim Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul di lapangan," ujar Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurutnya, drone mampu menghasilkan data dan pemetaan kawasan hutan secara lebih cepat sehingga potensi gangguan dapat diketahui lebih awal sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.
Ia menjelaskan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi aktivitas pembalakan liar, pembukaan lahan tanpa izin, pertambangan ilegal, hingga kemunculan hotspot yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.
"Kebutuhan utama kita adalah kecepatan dalam membantu tim di lapangan melalui teknologi yang mampu mendeteksi hotspot, pembukaan lahan, illegal logging, hingga illegal mining," katanya.
Raja Juli menambahkan hasil pemantauan dari drone akan menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan maupun unit teknis terkait untuk segera melakukan tindak lanjut di lapangan.
Selain memantau potensi pelanggaran, Kemenhut juga menilai drone berteknologi termal dapat dimanfaatkan untuk memonitor pergerakan satwa liar serta mendukung upaya konservasi.
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan akan mengevaluasi efektivitas perangkat drone yang saat ini telah dimiliki berbagai unit, termasuk bidang planologi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), sebelum memutuskan penambahan atau peningkatan teknologi.
Menurut Raja Juli, evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan perangkat yang tersedia bekerja secara optimal sekaligus menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pengadaan teknologi baru agar pengawasan kawasan hutan semakin efektif. (P-Gio R)
