PRIORITAS, 15/9/25 (Jakarta): Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memanggil 41 perusahaan Jawa Barat terkait BPJS Ketenagakerjaan. Pemanggilan ini dilakukan setelah hasil pemeriksaan pada Maret 2025 terhadap 95 perusahaan menemukan sejumlah pelanggaran serius.
Pengawasan menemukan perusahaan tidak mendaftarkan pekerja, melaporkan upah lebih rendah, hingga menunggak iuran.
“Meski ada beberapa perusahaan yang telah menindaklanjuti nota peringatan dengan membayar tunggakan sebesar Rp 25 miliar, jumlah itu masih jauh dari kewajiban yang seharusnya dipenuhi,” ujar Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker Rinaldi Umar dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025).
Tim pengawas Kemnaker meminta klarifikasi kepada 41 perusahaan tersebut pada 25-29 Agustus 2025. Daftar perusahaan yang dipanggil mencakup PT TMI2, ET, IEAB, BCP, TJC, JYI (PWBD), SCW, YT, AYJ, NCO, PPA, MK, MRS, MMI, GPGM, KM, DCM, DRB, BI, HPI, MCI, SMS, RSS, CPS, MIR, PS, TMM, BMM, HMI, PT, KYI, MKG, SPB, ITKM, YDK, AMA, EPPI, NAH, OKM, FBI, JIT, TGS, KHI, dan TCI.
Perusahaan-perusahaan ini sudah menerima nota peringatan, tetapi sebagian masih belum patuh sehingga kembali dipanggil.
“Oleh karena itu, kami mendorong agar perusahaan serius menjalankan kewajiban sesuai ketentuan,” tegas Rinaldi.
Kemenaker terus perketat pengawasan
Rinaldi menegaskan, pengawasan akan terus diperkuat di daerah. Langkah ini tidak semata-mata untuk menindak, tetapi juga meningkatkan kesadaran perusahaan bahwa kepatuhan terhadap jaminan sosial adalah bentuk tanggung jawab kepada pekerja.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro mendukung langkah ini. Menurutnya, penegakan kepatuhan tidak bisa dilakukan BPJS sendiri, melainkan perlu kolaborasi dengan Kemnaker melalui program Waspadu.
Hingga Agustus 2025, program Waspadu dijalankan bersama Kemnaker terhadap 166 perusahaan di delapan provinsi, termasuk Jawa Barat. Ia menambahkan, pengawasan berlaku untuk semua tenaga kerja.
“Tujuannya sederhana, yakni memastikan hak pekerja benar-benar terlindungi,” kata Pramudya.
“Setiap pekerja berhak atas perlindungan sosial, tanpa terkecuali,” pungkasnya. (P-Khalied M)
Kemnaker panggil 41 perusahaan Jawa Barat terkait BPJS
