PRIORITAS, 28/10/2026 (Gorontalo): Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat edukasi masyarakat pesisir untuk mengantisipasi dampak kenaikan muka air laut. Ancaman kenaikan air laut di Gorontalo ini mulai terindikasi di Kabupaten Gorontalo Utara, Pohuwato, dan Boalemo.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, mengatakan pemetaan melalui program SEPAKAT menunjukkan indikasi dampak perubahan iklim di tiga kabupaten tersebut. Program ini dikembangkan Kementerian PPN/Bappenas untuk memantau dampak perubahan iklim, termasuk potensi kenaikan muka air laut.
Menurut Aryanto, masyarakat perlu mengenali ancaman perubahan iklim sejak dini. Langkah ini penting karena kawasan pesisir menghadapi risiko abrasi dan perubahan kondisi lingkungan.
Abrasi Pantai Menjadi Ancaman bagi Warga
Aryanto menjelaskan, kenaikan muka air laut dapat memperparah abrasi yang mengikis daratan. Kondisi tersebut juga berpotensi merusak struktur pelindung pantai dan mengancam kawasan permukiman.
Karena itu, pemerintah terus meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan komunikasi publik. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui dialog di RRI, TVRI, dan Radio Gorontalo.
"Kami kemarin sudah dialog di RRI, di TVRI, di Radio Gorontalo, tentang bagaimana membuat masyarakat sadar bahwa ada fenomena, ada fakta yang sementara kita hadapi," ujarnya, melansir AntaraNews.
Ia menilai, pemahaman masyarakat menjadi langkah awal untuk menghadapi perubahan iklim. Warga perlu memahami risiko yang berkembang di lingkungan tempat tinggal mereka.
Selain itu, masyarakat perlu menjaga vegetasi di kawasan pesisir. Warga juga diimbau tidak menebang pohon sembarangan atau melakukan aktivitas yang merusak ekosistem, termasuk terumbu karang.
Penataan Kawasan Pesisir perlu Memperhitungkan Risiko
Hasil pemetaan risiko akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merancang langkah antisipasi. Salah satunya melalui penyesuaian tata ruang dan penataan zona pesisir.
Pemprov Gorontalo juga berencana mempertimbangkan lokasi yang lebih aman untuk pembangunan fasilitas publik. Sekolah dan puskesmas menjadi contoh fasilitas yang perlu memperhitungkan potensi dampak perubahan iklim.
Pemerintah tidak dapat menghadapi ancaman ini sendirian. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi bagian penting dari upaya melindungi kawasan pesisir.
Melalui edukasi, pelestarian lingkungan, dan perencanaan pembangunan yang lebih adaptif, pemerintah berharap masyarakat pesisir semakin siap menghadapi risiko kenaikan muka air laut. (P-*/Ant/sm)
