PRIORITAS, 22/8/2026 (-Banda Aceh): Kerusuhan yang terjadi saat momentum peringatan 21 tahun perdamaian Aceh pada 15 Agustus 2026 dinilai membuka pertanyaan serius terhadap efektivitas deteksi dini dan koordinasi intelijen di Aceh.
Sorotan tersebut disampaikan Muhammad Hasbar Kuba dalam rilis pers yang diterima redaksi, Jumat (21/8/2026). Ia mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem intelijen dan pengamanan di Aceh, termasuk kinerja Kabinda Aceh, Dirintelkam Polda Aceh, dan Asintel Kodam Iskandar Muda.
Menurutnya, jika hasil evaluasi membuktikan adanya kegagalan dalam mendeteksi, menganalisis, mengantisipasi, atau mengoordinasikan informasi terkait potensi kerawanan, maka pencopotan pejabat terkait harus menjadi konsekuensi.
“Ini bukan soal mencari kambing hitam, tetapi pertanggungjawaban. Kalau momentum yang sangat sensitif seperti 15 Agustus berakhir dengan kerusuhan, harus dipertanyakan bagaimana sistem deteksi dini dan koordinasi intelijen bekerja,” kata Hasbar.
Ia menilai peringatan Hari Damai Aceh bukan agenda yang datang tiba-tiba. Momentum tersebut berlangsung setiap tahun dan memiliki dimensi sejarah serta politik yang kuat. Karena itu, potensi kerawanan semestinya telah dipetakan dan diantisipasi jauh sebelum kegiatan berlangsung.
“Intelijen bekerja sebelum peristiwa terjadi. Kalau informasi sudah ada tetapi tidak ditindaklanjuti, berarti ada masalah koordinasi. Kalau informasi tidak tersedia, sistem deteksi dininya yang harus dipertanyakan,” ujarnya.
Hasbar menegaskan evaluasi tidak boleh berhenti pada aparat yang berada di lapangan. Pemerintah perlu menelusuri seluruh rantai informasi, mulai dari bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, dilaporkan kepada pengambil keputusan, hingga koordinasi antara unsur intelijen, TNI, Polri dan pemerintah daerah.
“Pertanyaan pentingnya bukan hanya siapa yang berada di lapangan ketika kerusuhan terjadi, tetapi apa yang sudah diketahui sebelum peristiwa dan mengapa informasi itu tidak mampu mencegah eskalasi,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah menguji seluruh kemungkinan di balik kerusuhan, termasuk kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan momentum 15 Agustus untuk membentuk persepsi bahwa Aceh kembali tidak stabil.
Namun, Hasbar menegaskan hal tersebut bukan tuduhan bahwa kerusuhan merupakan operasi kontra-intelijen.
“Saya tidak mengatakan ini pasti operasi kontra-intelijen. Itu harus dibuktikan. Tetapi dalam perspektif intelijen, semua kemungkinan harus diuji, termasuk kemungkinan adanya aktor yang sengaja mendorong eskalasi untuk menciptakan persepsi tertentu,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah pusat juga harus berhati-hati agar tidak menggeneralisasi tindakan segelintir orang sebagai gambaran masyarakat Aceh secara keseluruhan.
“Jangan sampai tindakan segelintir orang membuat kepercayaan Presiden Prabowo terhadap masyarakat Aceh ikut tergerus. Masyarakat Aceh secara umum telah memilih dan menjaga perdamaian selama 21 tahun,” tegasnya.
Hasbar menekankan pencopotan pejabat intelijen harus ditempatkan sebagai konsekuensi apabila evaluasi resmi menemukan kegagalan dalam menjalankan fungsi strategis.
“Kalau terbukti gagal dalam deteksi dini, koordinasi atau mitigasi sehingga kerusuhan tidak dapat dicegah, pemerintah harus berani mengambil tindakan. Kabinda, Dirintelkam dan Asintel Kodam harus dievaluasi, dan jika terbukti gagal, saya meminta mereka dicopot,” katanya.
Ia berharap pemerintah membedakan antara tindakan individu, konflik kelompok, aspirasi politik, pelanggaran hukum dan ancaman terhadap keamanan negara.
“Aceh tidak membutuhkan kecurigaan baru, tetapi membutuhkan kepercayaan. Jika ada provokasi, ungkap. Jika ada aktor yang memainkan situasi, bongkar. Jika intelijen gagal, evaluasi dan ambil tindakan,” pungkasnya. (P-MTU)
