PRIORITAS, 14/9/26 (Jakarta): Pihak Polda Metro Jaya akhirbya berhasil mengungkap tiga tersangka berinisial B, N, dan P yang diduga merekrut 83 anak untuk terlibat dalam kerusuhan dengan iming-iming uang antara Rp40 ribu hingga Rp55 ribu per anak. Lalu, dari hasil pengembangan proses penyidikan, Polisi juga menemukan fakta hukum terkait pihak-pihak yang melakukan pendanaan dan pergerakan massa, termasuk dugaan keterlibatan sebuah badan hukum.
Dari penelusuran dan bukti transfer yang ditemukan penyidik, polisi menyebut ketiga tersangka memperoleh keuntungan dengan total sekitar Rp3,4 juta.
"Sehingga dari itu semua, dari hasil penelusuran dan juga bukti transfer, didapati keuntungan masing-masing: untuk B Rp2.350.000, untuk N Rp842.500, dan untuk P Rp250.000. Namun ini baru berdasarkan bukti yang terlihat," kata Direktur Reserse PPA-PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (12/9/26) lalu.
Masih mendalami transaksi lain
Selanjutnya Rita mengatakan ketiga tersangka telah ditahan dan penyidik masih mendalami transaksi lain yang diduga berkaitan dengan perekrutan anak tersebut.
Disebut dia, para tersangka diduga memengaruhi dan memprovokasi anak-anak agar terlibat dalam aksi yang berujung kerusuhan dengan iming-iming sejumlah uang.
"Jadi, mereka mempengaruhi, memprovokasi anak-anak untuk dilibatkan dalam kegiatan aksi unjuk rasa dengan iming-iming sejumlah uang," katanya lagi.
Dijelaskan, tersangka B diduga merekrut 53 anak dengan menjanjikan uang masing-masing Rp55 ribu.
Kemudian tersangka N yang merupakan perempuan diduga merekrut 22 anak dengan menjanjikan uang Rp50 ribu per anak.
Lalu tersangka P diduga mengumpulkan delapan anak dengan iming-iming uang masing-masing Rp40 ribu.
Dari hasil penelusuran transaksi, penyidik menemukan dugaan keuntungan yang diperoleh B sebesar Rp2,35 juta, N Rp842.500, dan P Rp250 ribu.
Dengan demikian, total keuntungan yang ditemukan penyidik berdasarkan bukti transfer ketiga tersangka mencapai Rp3.442.500 atau sekitar Rp3,4 juta.
Juga Rita mengatakan penyidik masih mendalami transaksi lain yang diduga berkaitan dengan perekrutan anak tersebut.
"Nah, sementara ada beberapa hal yang memang kami perlu dalami, bahwa dari transaksi tersebut ada kegiatan-kegiatan transaksi yang lain yang perlu pembuktian lebih lanjut," katanya, dikutip media.
Adapun ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 76H juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Dalam pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.
Juga penyidik menerapkan Pasal 76I juncto Pasal 88 undang-undang yang sama terkait dugaan eksploitasi ekonomi terhadap anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.
Ungkap tiga klaster pendanaan
Selanjutnya Polda Metro Jaya mengungkap tiga klaster pendanaan dan penggerakan massa dalam penyidikan kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada 27 Agustus 2026.
Pada dua klaster, polisi menemukan dugaan pembayaran kepada orang yang digerakkan masing-masing sebesar Rp40 ribu dan Rp70 ribu per orang.
"Hasil pengembangan proses penyidikan, kami menemukan fakta hukum terkait pihak-pihak yang melakukan pendanaan dan pergerakan massa," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (12/9/26).
Pada klaster pertama, jelasnya, tersangka kerusuhan mendapatkan pendanaan dari koordinator lapangan berinisial JT dengan nominal Rp40 ribu per orang.
JT mendapatkan perintah dari seseorang berinisial PKL. Selanjutnya, PKL disebut mendapat perintah dari KHT alias HY, sedangkan KHT diduga mendapat perintah dari SO.
Kini, Polisi masih mendalami keterlibatan dan peran masing-masing pihak dalam rantai tersebut.
Di klaster kedua, penyidik menemukan dugaan pendanaan melalui seorang koordinator lapangan berinisial ER yang merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jakarta.
"Klaster dua, kami menemukan adanya temuan dari korlap atas nama ER. Ini juga kami sedang melakukan pendalaman, di mana Saudara ER salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Jakarta yang menjanjikan atau menyiapkan dana Rp70 ribu per kepala," kata Iman, dikutip media.
Perintah sebuah badan hukum
ER diduga mendapatkan perintah dari sebuah badan hukum yang berada di Jakarta.
Tapi, penyidik belum mengungkap identitas badan hukum tersebut karena masih melakukan pendalaman.
Sedangkan klaster ketiga berkaitan dengan tiga orang berinisial B, N, dan P yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan eksploitasi anak.
Ketiganya, menurut Iman, diduga menggerakkan dan memberikan pembayaran kepada anak-anak yang dihadirkan untuk melakukan kerusuhan.
Saat ini, ketiga tersangka tersebut menjalani proses penyidikan di Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Metro Jaya dan telah ditahan.
"Kami tidak akan berhenti sampai di sini dan kami akan terus melakukan pendalaman terhadap para aktor penggerak dan yang menyediakan dana untuk melakukan kerusuhan," katanya.
Ia menegaskan penanganan perkara kerusuhan tersebut tidak berkaitan dengan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya pada Rabu (2/9/26) menyatakan masih mendalami dugaan adanya aktor intelektual, penyedia dana, dan penggerak massa dalam kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada Kamis (27/8/26) lalu.
Ketika itu, polisi menyatakan berdasarkan hasil pendalaman sementara terdapat dugaan mobilisasi massa secara terorganisasi.
Pada penanganan klaster yang melibatkan anak, polisi menerapkan Pasal 76H juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Juga, demikian Antara, penyidik menerapkan Pasal 76I juncto Pasal 88 undang-undang yang sama terkait dugaan eksploitasi ekonomi terhadap anak. (P-*/mj)
