PRIORITAS, 27/10/26 (Jakarta): Komisi III DPR RI berkomitmen mempercepat proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dengan tetap menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di tengah masa reses parlemen.
Langkah ini diambil untuk menyerap aspirasi publik secara maksimal sebelum regulasi tersebut disahkan.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa rangkaian rapat sengaja dikebut demi mengejar target pengesahan.
"Karena memang kita ingin mempercepat pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset ini," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/10/26).
Undang mahasiswa, advokat, dan pengamat
Dalam kelanjutan pembahasan RUU Perampasan Aset kali ini, DPR secara khusus mengundang berbagai elemen masyarakat untuk mendengarkan masukan mereka.
Tercatat tiga elemen masyarakat diundang, yaitu Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN), Jaringan Advokat Dan Masyarakat Anti Kriminalisasi (JAMAK), serta “Open Parliament Institute” yang diwakili Direktur Eksekutif Yadi Surya Diputra
Habiburokhman menjelaskan, kehadiran Yadi Surya Diputra sangat diperlukan untuk memaparkan perspektif dari latar belakang ekonomi dan politik. Menurutnya, pemahaman mendalam ini penting agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar matang.
"Supaya kita tidak salah langkah dalam membuat undang-undang, tidak asal mengikuti tren, tidak asal mengikuti apa yang dipaksakan oleh negara-negara lain," tegasnya.
Targetkan dengar aspirasi dari 80 elemen masyarakat
Diketahui, hingga saat ini, Komisi III DPR RI tercatat telah menggelar RDPU terkait RUU Perampasan Aset sebanyak 60 kali. Parlemen berencana melangsungkan sekitar 23 kali rapat serupa ke depan demi menampung masukan yang lebih komprehensif.
"Berarti total mungkin hampir 80-an elemen masyarakat kita dengar," tambah Habiburokhman, seperti dilansir dari Antara
Melalui pendekatan yang inklusif ini, Komisi III berharap UU Perampasan Aset yang dilahirkan nantinya tidak hanya menjadi instrumen hukum yang kuat, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan nyata dan kondisi domestik bangsa Indonesia. (P-*/ht)
