PRIORITAS, 23/7/26 (Jakarta): Fakta menunjukkan, gaji kepala daerah hanya sekitar Rp6 juta saja. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian mengatakan itu dan menilai, pendapatan mereka tidak sebanding dengan pengeluaran untuk biaya kampanye dan tim sukses selama Pilkada yang terbilang tinggi.
"Gajinya pun berapa? Gajinya kepala daerah itu Rp6 juta lebih ya. Kemudian ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang mungkin jauhlah dari yang sudah dikeluarkan itu. Nah, di antaranya lagi ada usulan kepala daerah mereka bisa mendapatkan persentase dari PAD," ujar Tito, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/26) pekan lalu.
Ya, biaya yang dikeluarkan kepala daerah untuk menang Pilkada, menurut Tito, tidaklah murah.
Mencari peluang lain ketika sudah menjabat
Berkaitan dengan gaji sebagai kepala daerah tidak bisa menutup modal kampanye, mereka pun mencari peluang lain ketika sudah menjabat.
"Kita tahu juga bahwa saya sudah pernah menyampaikan mungkin bahwa biaya rekrutmen mereka itu tidak murah. Semua sudah jadi pembicaraan umum, pengetahuan umum bahwa untuk menjadi kepala daerah itu kan tidak gratis. Mereka harus menyiapkan yang resmi saja menyiapkan tim sukses, menyiapkan tuh kampanye. Biayanya tinggi," ungkapnya, dikutip media.
"Ini salah satu akar masalah. Dia mengeluarkan biaya sementara take home pay-nya mereka, pendapatan mereka itu mungkin tidak bisa menutupi, akhirnya cari peluang," lanjutnya.
Terkait itu, Tito menyebut, ada faktor sistem dan lingkungan yang membuat para kepala daerah mencari uang tambahan melalui jalan yang tidak benar.
Ada juga kepala daerah korupsi karena tidak pernah merasa cukup
Kendati demikian, Tito tidak menampik ada juga kepala daerah yang korupsi karena tidak pernah merasa cukup.
"Bisa juga dikarenakan faktor perorangan. Sudah cukup, tapi kemudian ingin lebih. Dan sekali lagi kepala daerah ini kan dipilih rakyat ya, sepanjang dia populer disukai ya kemudian terpilih. Ada yang paham birokrasi, ada juga apa namanya tuh yang tidak mengerti tentang administrasi sehingga mengandalkan kepada pejabat birokratnya, Sekda, BPKAD, Bappeda," tambahnya.
Sebagaimana diketahui, penangkapan di Sukoharjo menandai OTT ke-15 yang dilakukan KPK sepanjang hasil Pilkada 2024. Khusus untuk klaster kepala daerah, Etik Suryani merupakan kepala daerah ke-10 yang terjaring OTT tahun ini, menyusul Bupati Langkat Syah Afandin yang ditangkap sepekan sebelumnya, pada Kamis (2/7/26) lslu.
Bila ditarik lebih jauh, Etik Suryani menjadi kepala daerah ke-15 hasil pilkada serentak 2024 yang berurusan dengan KPK.
Tren OTT terus berlanjut hingga untuk yang ke-17
Namun, belum genap 1,5 tahun sejak dilantik secara massal pada 20 Februari 2025, belasan pimpinan daerah ini sudah terjerat korupsi.
Jika sebelumnya, sejak Agustus hingga Desember 2025, KPK menangkap lima kepala daerah hasil Pilkada 2024, yakni Bupati Kolaka Timur, Gubernur Riau, Bupati Ponorogo, Bupati Lampung Tengah, dan Bupati Bekasi.
Selanjutnya, tren OTT berlanjut pada 2026 dengan penangkapan Wali Kota Madiun dan Bupati Pati pada Januari; Bupati Pekalongan, Bupati Rejang Lebong, dan Bupati Cilacap pada Maret; disusul Bupati Tulungagung pada April lalu.
Sementara itu, pada Juni, KPK kembali menjaring Bupati Muara Enim dan Bupati Kuantan Singingi, sedangkan pada Juli ini KPK menangkap Bupati Langkat dan Sukoharjo serta Lombok Barat untuk OTT yang ke-17.
Lalu, dari rangkaian operasi tersebut, demikian Kompas.com melansir, KPK mengungkap beragam modus korupsi mulai dari pengaturan jual-beli proyek, jual-beli jabatan, hingga pemerasan bawahannya serta pungutan terkait pengangkatan ASN. (P-*/jr)
