PRIORITAS, 22/4/26 (Jakarta): Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang tidak menerima gugatan terkait pernyataan Fadli Zon mengenai peristiwa Mei 1998 menuai kritik dari kalangan aktivis hak asasi manusia.
Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KomtraS), Virdinda La Ode Achmad, menilai putusan tersebut justru memperlebar jarak keadilan bagi korban.
“Kami melihat ini menjadi sebuah langkah mundur yang semakin melanggengkan impunitas di negeri ini dan semakin menjauhkan korban dan keluarga korban, terutama dalam kasus perkosaan massal Mei 1998 dan apa kabar penegakan Hak Asasi Manusia di negara ini,” ungkapnya dalam konferensi pers di Kantor Komnas Perempuan, Rabu (22/4/26).
Ia menyoroti pendekatan majelis hakim yang menerima eksepsi tanpa masuk ke pembahasan substansi perkara, padahal proses persidangan telah berlangsung berbulan-bulan dengan berbagai bukti dan saksi.
“Kita tahu putusan tersebut diputus oleh tiga Hakim yang semuanya adalah perempuan yaitu Ketua Majelis Hastin Kurnia Dewi dan dua Anggota Majelis yaitu Ni Nyoman Vidi Ayu dan Febrina Permadi yang bahkan alih-alih untuk mengutamakan hal yang jauh lebih substansial dalam perkara ini, ketiga Majelis Halim dalam pertimbangannya sama sekali tidak ada yang membahas mengenai pokok perkara yang kami ajukan,” ujarnya.
Menurut Virdinda, absennya pembahasan terhadap pokok perkara mencerminkan kegagalan mekanisme pengawasan terhadap tindakan pejabat publik.
“Ini menjadi preseden buruk dalam menghadapi situasi hukum di negara ini. Mekanisme check and balance dan pengawasan untuk menguji perbuatan dan tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam hal ini adalah Fadli Zon justru hilang dan diabaikan,” jelasnya.
Ia juga menilai pendekatan prosedural yang diambil justru memperpanjang praktik impunitas dalam kasus pelanggaran HAM berat.
“Majelis Hakim malah mencari celah lain untuk melanggengkan impunitas yang dibalut aspek prosedural. Selain itu, tidak adanya mekanisme korektif yang dilakukan oleh lembaga yudikatif dalam hal ini PTUN Jakarta ini menandakan bahwa mereka justru turut memperpanjang kultur impunitas di negeri ini. Ini menunjukkan kegagalan PTUN Jakarta untuk menjadi corong keadilan bagi korban dan keluarga korban terutama dalam hal perkosaan massal Mei 1998,” lanjutnya.
Kritik serupa disampaikan Pengacara Publik LBH Jakarta, Daniel Winarta, yang menilai pertimbangan hakim tidak mencerminkan perkembangan hukum administrasi terbaru.
“Hakim ini menggunakan logika UU 5/1986 yang sebetulnya sudah direvisi atau berkembang sejak adanya UU 30/2014. Jadi hakim tidak menilai pokok perkara, tapi berlindung di balik aspek-aspek formil yang menurut kami putusannya keliru, dangkal, dan pertimbangannya buruk,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa lembaga peradilan seharusnya mengedepankan keadilan substantif, bukan sekadar prosedural.
“Kami sampaikan juga dalam SEMA 1/2017 sudah disampaikan bahwa PTUN tidak boleh hanya mempertimbangkan keadilan prosedural, melainkan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman menurut pasal 24 UUD 1945, PTUN harus mementingkan keadilan substansial, dalam hal ini kami melihat PTUN tidak melihat keadilan substansialnya melainkan hanya proseduralnya,” sambungnya.
Daniel menyatakan pihaknya akan menempuh langkah hukum lanjutan atas putusan tersebut.
“Bagi kami ini sangat buruk dan kami akan melakukan upaya hukum banding terhadap putusan ini,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mei 1998, Marzuki Darusman, mengingatkan bahwa temuan mengenai kekerasan dalam peristiwa Mei 1998 telah melalui proses verifikasi resmi.
Ia menjelaskan laporan TGPF merupakan hasil kerja bersama unsur negara dan masyarakat sipil yang disepakati secara bulat.
“Dimensi kekerasan yang khusus ditujukan pada perempuan dan ini ditegaskan dalam laporan TGPF tanpa ada satu suara pun yang berlainan dan berbeda. Ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintahan pembaruan di bawah Presiden Habibie yang sepenuhnya memahami dan menangkap bahwa apa yang dilaporkan kepada beliau merupakan aib suatu bangsa pada saat itu. Karena itulah dibentuk TGPF yang menjadi pengakuan dari negara atas upaya yang dilakukan sejak Mei,” paparnya.
Ia menambahkan bahwa temuan terkait kekerasan seksual memiliki dasar faktual yang kuat.
“Jadi sudah ada verifikasi dan pembenaran ulang dari apa yang ditemukan oleh tim relawan. Sehingga kuat sebetulnya kedudukan faktual dari apa yang terjadi yaitu tindakan pemerkosaan massal terhadap perempuan-perempuan keturunan Tionghoa,” sambungnya.
Menurutnya, pernyataan yang bertentangan dengan laporan tersebut berpotensi menimbulkan kerancuan publik.
“Karena itulah, perlu ditegaskan bahwa supaya tidak ada keraguan Fadli Zon membaca laporan TGPF yang bukan asli, karena laporan TGPF asli mengandung dua nama yaitu pejabat tinggi yang tidak perlu saya sebutkan lagi namanya, itulah laporan TGPF yang asli,” pungkasnya. (P-Khalied M)
