Kolase logo GAN dan proyek laboratorium terpadu IAIN Manado saat Ketua GAN Sulut yang juga Ketua LSM Rako, Harianto, meninjau ke lokasi.
PRIORITAS, 14/9/26 (Manado) : Garuda Astacita Nusantara (GAN) Sulawesi Utara mendesak Kementerian Agama RI segera mengambil tindakan tegas atas sikap pembangkang Rektor IAIN Manado.
Pimpinan lembaga itu dinilai terus melaksanakan pembangunan laboratorium terpadu di lahan, dengan mengabaikan sejumlah aturan.
"Kemarin sudah saya cek ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Manado, tidak ada persetujuan (berkaitan dengan izin lingkungan) yang dikeluarkan untuk pembangunan laboratorium terpadu IAIN," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) GAN Sulut, Harianto Nanga, Senin (14/9/2026).
Menurut Harianto yang juga Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Anti Korupsi (LSM Rako) ini, pihaknya kemudian mengecek lagi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ke Dinas PUPR/Perkim, dan mendapat penjelasan jika instansi inipun tak mengeluarkan izin tersebut.
"Ini bentuk pengabaian sekaligus pembangkangn Rektor atau Pimpinan di IAIN Manado terhadap aturan berkaitan dengan pembangunan laboratorium terpadu itu," ujarnya.
Harianto menyayangkan sikap Rektor IAIN Manado ini yang menurutnya mencerminkan arogansi, karena terus melaksanakan pembangunan, sementara aturannya tidak dipenuhi.
Oleh karena itu, GAN Sulut mendesak Kemenag RI segera mengambil tindakan tegas, agar sikap arogansi seperti itu tidak memberi citra buruk terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Jika Kemendiktisaintek dapat mengambil langkah tegas terhadap Rektor Unsrat dengan memberhentikannya, Harianto berharap ketegasan seperti itu dapat pula diterapkan Kemenag RI kepada Rektor IAIN Manado.
Keberatan ke Kemenag
Sebelumnya, melalui LSM Rako, Harianto mengajukan keberatan ke Kemenag RI terkait terus berlanjutnya pembangunan Laboratorium Terpadu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
Upaya ini ditempuh setelah menelusuri dokumen lingkungan atas pembangunan ini, terutama ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Manado sebagai instansi yang berkaitan langsung dengan proyek tersebut, tak menemukannya.
Harianto Nanga mengungkapkan, berdasarkan permohonan informasi publik yang dimintakan ke DLH Kota Manado, institusi ini telah menjawabnya melalui surat Nomor 600/D.11/LH/220/2026 tertanggal 5 Agustus 2026.
Dalam suratnya DLH Kota Manado menjelaskan, pengurusan izin AMDAL/UKL-UPL proyek pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu IAIN Manado, tidak berada dalam penguasaannya.
Dokumen yang dimohonkan Rako antara lain salinan permohonan persetujuan lingkungan, salinan persetujuan lingkungan atau UKL-UPL, salinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta dokumen perencanaan pematangan lahan.
Begitu pula dengan dokumen perencanaan pematangan lahan. DLH Kota Manado menyatakan informasi maupun dokumen tersebut tidak berada dalam penguasaannya dan menyarankan agar permohonan diajukan kepada instansi yang menguasai dokumen dimaksud.
Harianto mengatakan, pihaknya juga melakukan penelusuran melalui sistem Amdalnet, namun belum memperoleh kepastian mengenai keberadaan dokumen Amdal dimaksud.
Selain mengajukan keberatan ke Kemenag RI, kata dia, jika IAIN tak menjelaskan terbuka ke publik, menurut Harianto, Rako akan membawa dugaan pelanggaran lingkungan ini ke Aparat Penegak Hukum (APH).
"Silahkan IAIN menunjukan dokumen Amdalnya, karena kami sudah menelusuri ke Amdalnet hingga DLH Kota Manado sejauh ini tak ada informasinya," tegas Harianto, Selasa (25/8/2026).
Anggaran proyek fisik pembangunan gedung Laboratorium Terpadu IAIN Manado pada Tahun Anggaran 2026 tercatat sekitar Rp50,2 miliar. Sejauh ini belum diperoleh keterangan dari pihak IAIN Manado.(P/dg)
