Afriansyah Noor (Dok. Humas Kemnaker).
PRIORITAS, 5/6/2026 (Jakarta): Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan langkah tindak lanjut atas berbagai aduan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK), perlindungan hak pekerja, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang disampaikan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor saat menerima audiensi pengurus KPBI yang dipimpin Sekretaris Jenderal KPBI Michael Oncom di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, KPBI menyampaikan sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di berbagai wilayah. Isu yang dibahas meliputi dugaan pelanggaran prosedur PHK, kasus pemutusan hubungan kerja di kawasan industri, dugaan pemberangusan serikat pekerja (union busting), hingga perlunya penguatan penerapan K3 di lingkungan kerja.
Afriansyah menyampaikan setiap laporan yang diterima akan dipelajari dan diproses sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, perlindungan hak pekerja dan penanganan persoalan ketenagakerjaan secara adil menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga iklim hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan.
Sebagai langkah lanjutan, Kemnaker menjadwalkan inspeksi lapangan guna memperoleh informasi yang lebih komprehensif dari berbagai pihak terkait. Kunjungan tersebut juga bertujuan memastikan pelaksanaan norma ketenagakerjaan berjalan sesuai regulasi.
Selain menindaklanjuti laporan pekerja, Kemnaker turut menyoroti rencana revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Afriansyah mendorong seluruh pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja, untuk memberikan masukan dalam proses pembahasan yang saat ini diinisiasi oleh DPR RI.
Kemnaker juga memperkuat koordinasi dengan Desk Ketenagakerjaan Polri serta berbagai pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan, mencegah perselisihan hubungan industrial, dan memperkuat perlindungan tenaga kerja.
Langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, sekaligus memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi di tengah berbagai tantangan dunia kerja.
Pemerintah menilai dialog dan komunikasi antara pekerja, pengusaha, serta regulator menjadi instrumen penting dalam penyelesaian persoalan ketenagakerjaan dan pencegahan konflik hubungan industrial di masa mendatang. (P-*r/Humas Kemnaker/Gio R)
