PRIORITAS, 23/8/26 (Manila): Sebanyak 2.279 bukti memberatkan telah diajukan jaksa penuntut terhadap mantan presiden Filipina, Rodrigo Roa Duterte, di International Criminal Court (ICC) atau Pengadilan Kriminal Internasional, Den Haag.
"Sebanyak 2.279 item bukti diklasifikasikan sebagai 'INCRIM,' atau materi yang memberatkan yang dapat diandalkan jaksa penuntut dalam melanjutkan kasusnya", kata asisten penasihat hukum para korban, Kristina Conti, di Manila, Filipina, hari Minggu (23/8/26).
Menurut dia, Jaksa Penuntut ICC telah mengungkapkan sebanyak 6.909 barang bukti kepada tim pembela mantan Presiden Rodrigo Duterte dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dihadapinya.
Dalam pemberitahuan publik tertanggal 5 Agustus, Wakil Jaksa ICC Mame Mandiaye Niang memberitahu Majelis Persidangan III bukti tersebut diungkapkan antara tanggal 7 Januari dan 31 Juli 2026.
Berkas pengajuan tersebut menunjukkan materi yang memberatkan bagi Duterte mencakup unsur-unsur kontekstual terkait dengan kejahatan terhadap kemanusiaan terutama pembunuhan, yang diduga ia lakukan selama masa jabatannya sebagai walikota Davao City dan presiden Filipina.
Sebanyak 4.573 barang bukti lainnya hanya bersifat biasa atau 'informasi latar belakang netral', namun perlu diungkapkan berdasarkan Aturan 77 dari Prosedur dan Bukti ICC.
Dalam aturan itu, mengharuskan Penuntut untuk mengizinkan Pembela memeriksa materi yang relevan dengan persiapan kasusnya atau yang diperoleh selama penyelidikan.
Sedangkan 57 item yang tersisa diklasifikasikan sebagai "PEXO," yang merujuk pada materi atau informasi yang berpotensi membebaskan atau dapat membantu pembelaan.
Ini termasuk informasi yang dapat merusak kredibilitas saksi atau menunjukkan kemungkinan alur pembelaan.
Bukti sebenarnya tetap bersifat rahasia dan tercantum dalam tiga lampiran yang hanya dapat diakses pihak-pihak terkait.
Hakim ICC memperkirakan Duterte akan menghadiri konferensi status pada 7 September.
Pasukan pembunuh
Pihak Kejaksaan mengorganisir bukti-bukti ke dalam beberapa area, termasuk pembunuhan yang diduga terkait dengan Davao Death Squad atau Pasukan Pembunuh Davao selama masa jabatan Duterte sebagai walikota
Selain itu pengelompokkan bukti operasi terhadap target-target bernilai tinggi dan operasi pembersihan desa selama masa kepresidenannya.
Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Majelis Persidangan III, yang terdiri dari Hakim Ketua Joanna Korner dan Hakim Keebong Paek serta Nicolas Guillou.
Kristina Conti adalah Assistant to Counsel (asisten penasihat hukum) yang terdaftar di ICC dan mewakili keluarga korban Extra Judicial Killings (EJK).
Berbicara di DZMM Teleradyo, Conti mengatakan pihak korban berkesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti mereka sendiri.
Conti mengemukakan penyerahan bukti dari pihak penuntut hanya dijadwalkan hingga 31 Agustus, sementara para korban dapat menyerahkan bukti hingga September, dan pihak pembela hingga Oktober.
Dia juga mengatakan sifat persidangan ICC adalah inkuisitorial dan bukan adversarial, yang berarti demi keadilan, bahkan bukti yang berpotensi membebaskan pun harus disajikan.
Sebagian besar bukti berupa bukti dokumenter, yang mencakup kesaksian yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis, seperti surat pernyataan atau transkrip wawancara.
Selain dokumen, ada juga bukti demonstratif seperti foto dan video.
Pada sidang tanggal 16 September di mana semua pihak bertemu untuk membahas berkas pra-persidangan, termasuk kelayakan mantan Presiden Rodrigo Duterte untuk diadili.
Sidang utama terhadap mantan presiden tersebut akan dimulai pada 30 November 2026 nanti. (P-*/jw)
