Lompat ke konten
HEADLINE NEWSDAERAHHUMANIORALAYANAN PUBLIKLIFESTYLENEWS

Margono Djojohadikusumo-kakek Presiden Prabowo Subianto, diusulkan menjadi pahlawan nasional. Dinsos Jateng: Sudah melalui kajian di tingkat provinsi

Selvijn MJR3 menit baca
Bagikan
6a839da399d31
Kiri ke kanan: Raden Mas Margono Djojohadikoesoemo (kakek), Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto (cucu).(dinarpus.banyumaskab.go.id dan Antara/Bayu Pratama S)

PRIORITAS, 24/8/26 (Banyumas): Kakek Presiden Prabowo Subianto dari pihak ayah, Margono Djojohadikusumo, diusulkan menjadi pahlawan nasional.

Selain Margono Djojohadikusumo, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah (Jateng), Imam Maskur mengatakan, pihaknya juga mengajukan KH Sholeh Darat sebagai pahlawan nasional. KH Sholeh Darat merupakan ulama yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di Pulau Jawa.

Selanjutnya Imam menjelaskan, pengusulan Margono dan KH Sholeh Darat sebagai pahlawan nasional sudah melalui kajian di tingkat provinsi.

"Ya tahun ini ada dua nama yang diusulkan sebagai pahlawan nasional yaitu Kiai Sholeh Darat dan Margono Djojohadikusumo, mbahnya Pak Prabowo," kata Imam, dilansir dari TribunJateng, Senin (17/8/26) lalu.

Tim kajian bentukan Gubernur Jateng

Adapun kajian terhadap Margono dilakukan oleh tim yang dibentuk Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Kemuduan, tim dari daerah menyimpulkan bahwa Margono layak diajukan ke pemerintah pusat.

"Pengkajian dari daerah lalu kami usulkan ke pusat," jelas Imam, dikutip media.

Diumumkan jelang 10 November 2026

Pengajuan calon pahlawan nasional, menurut Imam, merupakan agenda tahunan. Proses tersebut biasanya dilakukan menjelang peringatan Hari Pahlawan setiap 10 November.

Sesudah melalui tahapan di daerah, proses pengajuan Margono kini masih berlangsung di tingkat pemerintah pusat.

Adapun pengusulan masing-masing tokoh dilakukan oleh kelompok masyarakat dari daerah asalnya.

Keluarga Presiden belum berkenan

Tetapi, pengajuan Margono menghadapi persoalan dari pihak keluarga. Imam menyebut keluarga Presiden belum berkenan mengajukan Margono untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.

"Keluarga Presiden, belum mau diajukan," ungkap Imam.

Kendati ada persoalan keluarga, Pemprov Jawa Tengah tetap meneruskan pengajuan Margono ke pemerintah pusat.

Sebab, dari sisi administrasi, nama Margono juga dinyatakan telah memenuhi persyaratan. "Secara administratif sudah memenuhi dan dua nama sudah kami kaji," tambah Imam.

Profil Margono Djojohadikusumo

Sementara itu, dilansir dari laman resmi Dinarpus Banyumas, Margono lahir di Purwokerto pada 16 Mei 1894.

Margono dikenal sebagai pendiri Bank Negara Indonesia (BNI).

Ia merupakan anak dari asisten Wedana Banyumas. Juga tercatat sebagai cucu buyut Raden Tumenggung Banyakwide atau Panglima Banyakwide, tokoh yang dikenal sebagai pengikut setia Pangeran Diponegoro.

Di samping mendirikan BNI, Margono memiliki hubungan keluarga dengan sejumlah tokoh penting Indonesia. Ia merupakan ayah dari Begawan Ekonomi Indonesia Prof Soemitro Djojohadikoesoemo.

Adapun dua putra Margono lainnya, Kapten Anumerta Soebianto Djojohadikoesoemo dan Taruna Soejono Djojohadikoesoemo, gugur dalam peristiwa Pertempuran Lengkong.

Mengenai peran Margono dalam pemerintahan Indonesia juga dimulai pada masa awal kemerdekaan.

Kemudian, sehari setelah Soekarno dan Hatta dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dibentuk Kabinet Presidentil serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Margono kemudian dipercaya menjadi Ketua DPAS pertama.

Lalu, dari posisi tersebut, Margono mengusulkan pembentukan bank sentral atau bank sirkulasi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Selanjutnya, Soekarno dan Mohammad Hatta memberikan mandat kepadanya untuk mempersiapkan pembentukan Bank Sentral atau Bank Sirkulasi Negara Indonesia pada 16 September 1945.

Hanya berselang tiga hari kemudian, tepatnya 19 September 1945, sidang Dewan Menteri Republik Indonesia memutuskan pembentukan bank milik negara yang menjalankan fungsi sebagai bank sirkulasi. Upaya itu berlanjut hingga pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 1946 tentang pendirian Bank Negara Indonesia pada 15 Juli 1946.

Pada keputusan yang sama, demikian Kompas.com, Margono ditunjuk sebagai Direktur Utama BNI. Dan pada 1970, status hukum Bank BNI kemudian dinaikkan menjadi persero. (P-*r/jr)

Komentar

Rekomendasi untuk Anda

Pasang iklan Anda di sini

Jangkau pembaca Berita Prioritas melalui salah satu kanal berita paling aktif di wilayah ini.

Email Kami