PRIORITAS , 21/9/26 (Jakarta): Dalam pernyataannya dari kanal resmi YouTube Kementerian Keuangan (Kemkeu), Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyatakan, kewajiban surat utang yang diterbitkan dalam rangka penanganan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada krisis 1997–1998 ( krisis…
PRIORITAS , 19/9/26 (Beijing): Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan , melakukan pertemuan strategis dengan Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) China, Zheng Shanjie, di Beijing.
PRIORITAS , 15/9/26 (Jakarta): Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menyatakan belum menerima tugas atau arahan khusus dari Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Ia memastikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetap menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku.
PRIORITAS , 28/8/26 (Bone Bolango): Pemerintah Kabupaten Bone Bolango , Provinsi Gorontalo , meraih penghargaan Treasury Award setelah berhasil mencapai penyaluran Dana Desa sebesar 100 persen pada semester I 2026.
PRIORITAS , 17/8/26 (Jakarta): Sebuah infografik yang beredar di media sosial menyebut sebanyak 490 pemerintah daerah menghadapi masalah pembayaran gaji ASN.
PRIORITAS , 13/8/26 (Jakarta): Ya, total utang pemerintah yang tercatat lebih dari Rp 10.000 triliun per Juni 2026 lalu. Angka tersebut diperkirakan setara dengan 41 persen terhadap Produk Domestik Bruto ( PDB ) nasional.
PRIORITAS, 22/7/26 (Jakarta): Sesudah pemerintah menggelontorkan berbagai stimulus, perekonomian Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I 2026.
PRIORITAS , 3/7/26 (Jakarta): Usulan buruh agar pajak pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan dihapus sepenuhnya kini dikaji. Demikian Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto.
PRIORITAS , 11/3/2026 (Jakarta): Wacana besar sempat mengemuka dalam pembahasan reformasi tata kelola kepabeanan nasional.
PRIORITAS , 23/2/2026 (Jakarta): Alumnus Lembaga Dana Pengelola Pendidikan (LPDP) Dwi Sasetyaningtyas (DS) akan masuk ke dalam daftar hitam (blacklist) karena ucapannya yang tidak ingin anak-anaknya menjadi WNI.