PRIORITAS, 29/7/26 (Jakarta): Sekitar 490 pemerintahan daerah (Pemda) diperkirakan membutuhkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) serta membiayai kebutuhan operasional minimum mereka.
Dikatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mereka kekurangan anggaran setelah adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
"Sejak ada pemotongan TKD, kita menghitung mungkin ada daerah yang tidak bisa survive atau uangnya kurang untuk membayar gaji atau minimum activity," ujarnya di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Jakarta Selatan, Selasa (28/7/26) seperti dilansir CNN Indonesia.
Menurut Purbaya Kementerian Keuangan saat ini terus memantau kondisi keuangan seluruh pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan tambahan anggaran.
Dikatakannya, sekitar 490 daerah berpotensi memperoleh tambahan dana dari pemerintah pusat.
"Jadi saya monitor tuh setiap daerah di seluruh Indonesia mana yang kira-kira kurang akan kita hitung. Mungkin seluruhnya 490 daerah yang mungkin akan mendapatkan tambahan dana," katanya.
Tunggu keputusan presiden
Hanya saja Purbaya menegaskan pemberian tambahan anggaran tersebut masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. Jadi, realisasi tambahan dana bagi ratusan daerah itu masih bergantung arahan Presiden.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sedang menyiapkan opsi berupa skema top up anggaran bagi pemerintah daerah (pemda) yang kesulitan membayar belanja pegawai, termasuk gaji aparatur sipil negara (ASN) atau PNS. (P-*/am)
