PRIORITAS, 22/7/26 (Jakarta): Sesudah pemerintah menggelontorkan berbagai stimulus, perekonomian Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I 2026. Kendati demikian, pertumbuhan tersebut belum mampu menghentikan tren pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ketika menanggapi kondisi tersebut, menegaskan, pemerintah terus menggelontorkan berbagai stimulus agar pertumbuhan ekonomi meningkat sehingga mampu menciptakan lebih banyak perusahaan dan lapangan kerja baru.
"Kita monitor terus keadaan itu. Makanya pemerintah kan ngasih stimulus macam-macam ke perekonomian supaya ekonomi bisa tumbuh lebih cepat," kata Purbaya dalam konferensi pers "APBN Kita" edisi Juli 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (21/7/26) kemarin.
Pertumbuhan ekonomi yang melambat, menurut Purbaya, berpotensi membuat jumlah perusahaan yang tutup dan melakukan PHK lebih banyak dibandingkan perusahaan baru yang berdiri.
"Jadi kalau ekonomi tumbuh lambat, nanti banyak yang terjadi pemecatan-pemecatan dibanding perusahaan-perusahaan baru," ujarnya lagi.
Purbaya menilai, data PHK tidak bisa dilihat secara terpisah. Disebutnya, jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan harus dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja dan perusahaan baru yang berhasil tercipta.
"Jadi Anda jangan lihat yang exit saja, karena di ekonomi yang lagi tumbuh pun ada perusahaan bangkrut. Jadi mesti dilihat yang tercipta seperti apa lapangan kerjanya," paparnya.
Tetapi, Purbaya tidak memaparkan data mengenai jumlah perusahaan maupun lapangan kerja baru yang terbentuk. Tanpa data tersebut, perbandingan antara penciptaan pekerjaan dan jumlah PHK belum dapat diverifikasi secara terbuka.
Tekanan di pasar tenaga kerja masih terlihat
Jika menyimak data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun pada triwulan I 2026. Kendati ekonomi tumbuh 5,61 persen, ternyata tekanan di pasar tenaga kerja masih terlihat di sejumlah daerah industri.
Misalnya Jawa Barat yang menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi pada periode Januari-Mei 2026, yakni 5.044 pekerja, disusul Banten 2.596 pekerja, Jawa Timur 2.332 pekerja, Kalimantan Selatan 1.841 pekerja, Kalimantan Timur 1.831 pekerja, DKI Jakarta 1.746 pekerja, dan Jawa Tengah 1.515 pekerja.
Munculkan pertanyaan, sejauh mana stimulus pemerintah mampu menjangkau sektor padat karya
Adapun sebaran tersebut menunjukkan gelombang PHK masih terkonsentrasi di wilayah yang menjadi pusat industri manufaktur, perdagangan, jasa, dan aktivitas ekonomi perkotaan. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana stimulus pemerintah mampu menjangkau sektor padat karya yang sedang menghadapi tekanan tersebut.
Sementara itu, ekonom sekaligus pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai, PHK tidak hanya berdampak pada hilangnya pendapatan pekerja, tetapi juga berisiko menekan konsumsi rumah tangga dan aktivitas dunia usaha.
"PHK tidak boleh dibaca hanya sebagai statistik ketenagakerjaan, melainkan sebagai sinyal risiko terhadap konsumsi, stabilitas kredit rumah tangga, kemiskinan, dan daya tahan UMKM," kata Achmad.
Tidak cukup diukur dari pertumbuhan PDB semata
Efektivitas stimulus pemerintah, menurutnya, tidak cukup diukur dari pertumbuhan PDB semata. Karenanya, demikian Beritasatu.com melansir, pemerintah juga perlu menyampaikan data mengenai penciptaan lapangan kerja, kualitas pekerjaan yang tersedia, tingkat upah, serta sektor yang paling banyak memperoleh manfaat dari stimulus tersebut.
"Jika PDB tumbuh tetapi PHK terus berulang, berarti struktur pertumbuhan belum cukup inklusif," kata Achmad Nur Hidayat, dikutip media. (P-*/jr)
