PRIORITAS, 7/9/26 (Jakarta): Permohonan pengujian materiil Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), diajukan oleh Sejumlah warga berlatar belakang sarjana dan mahasiswa hukum akibat minim peserta.
Sejumlah warga tersebut meminta MK menghapus ketentuan ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah oleh partai politik karena dinilai membatasi ruang kompetisi yang adil dan demokratis dan menjadikan minim peserta.
"Bahwa oleh karena itu, ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui partai politik telah mereduksi makna frasa 'dipilih secara demokratis' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945," kata permohonan yang diregistrasi 2 September 2026.
Minimnya calon
Selanjutnya para pemohon menilai aturan ambang batas pencalonan kepala daerah berakibat pada minimnya pasangan calon kepala daerah dalam pemilihan. Berdasarkan data empiris Pilkada 2024 yang ditampilkan pemohon, terdapat 235 daerah atau sekitar 43,1 persen wilayah yang hanya diikuti oleh satu atau dua pasangan calon saja.
Malahan dibeberapa daerah seperti Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang berujung pada kemenangan kotak kosong atas pasangan calon tunggal. "Penerapan ambang batas pencalonan belum mampu secara signifikan memperbanyak alternatif pasangan calon maupun menghilangkan fenomena pasangan calon tunggal," jelas permohonan tersebut.
Adapun gugatan ini resmi terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 331/PUU-XXIV/2026, para pemohon dalam perkara ini terdiri dari empat perorangan warga negara Indonesia, yaitu Muhamad Riziq Maulana, Halim Rahmansah, Restu Putri Nilakandi, dan Kanda Nilam Mustika.(P-*/am)
Ā
