PRIORITAS, 25/10/26 (Jakarta): Pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari fintech, pinjaman antarpengguna, sektor ultra mikro, hingga kredit usaha rakyat (KUR) menjadi sasaran integrasi melalui Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong konsolidasi berbagai skema tersebut agar lembaga pembiayaan dan perbankan dapat berkoordinasi dalam satu kerangka kebijakan.
Menurutnya, beragam saluran pembiayaan masyarakat selama ini berjalan secara terpisah sehingga membutuhkan koordinasi yang lebih terpadu.
“Karena selama ini kan terpisah-pisah, sehingga dewan itu diharapkan mulai dari fintech, kemudian UMKM-nya, kemudian dari pembiayaan peer-to-peer lending-nya, kemudian ultra mikro, mikro, KUR, sampai yang pembiayaan yang independen, inisiatif masyarakat itu bisa dikonsolidasikan, sehingga perlu dibentuk dewan keuangan tersebut,” kata Misbakhun kepada wartawan di DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (25/10/26).
Ia menyebut pembentukan dan pelaksanaan agenda DNKK membutuhkan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Misbakhun mengaitkan usulan tersebut dengan upaya memperkuat dukungan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan akses keuangan.
“Tentunya ini butuh direktif dari Bapak Presiden karena Bapak Presiden kita ini adalah sangat peduli terhadap urusan masyarakat kecil, kelompok masyarakat yang termarjinalkan, Bapak Presiden sangat concern terhadap urusan mereka, maka dibentuk dewan tersebut,” ujarnya.
Dalam rancangan koordinasinya, DNKK melibatkan sejumlah lembaga utama sektor keuangan, termasuk Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Presiden Prabowo memimpin dewan tersebut, sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjalankan peran sebagai ketua harian.
Pemerintah meresmikan pembentukan DNKK pada 22 Oktober 2026 dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.
Pada sektor pembiayaan UMKM, Misbakhun menyebut sejumlah lembaga yang masuk dalam cakupan integrasi, mulai dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Permodalan Nasional Madani (PNM), Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dan Pegadaian hingga perbankan penyalur KUR.
“Ada BPR di sana, ada PNM, kemudian ada, ada PIP di Kementerian Keuangan yang bergerak di sektor ultra mikro, kemudian ada pegadaian, ada BRI dalam urusan kur, Bank Himbara urusan kur, eh ada BSI, terus kemudian ada kur perumahan, semuanya akan kita integrasikan di sana,” jelas Misbakhun.
Ia menegaskan Komisi XI DPR akan ikut mengawasi dan memberi perhatian terhadap agenda tersebut karena berkaitan dengan koordinasi sektor keuangan.
Komisi itu juga membidangi hubungan kelembagaan dengan sejumlah otoritas keuangan nasional.
“Ya Komisi 11, karena KSSK kan di Komisi 11,” tuturnya.
Pembentukan DNKK merupakan perubahan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif.
Pemerintah memperluas fokus kebijakan dari akses masyarakat terhadap layanan keuangan menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, termasuk kemampuan rumah tangga mengelola keuangan dan menghadapi risiko ekonomi.
Dengan kerangka tersebut, integrasi pembiayaan UMKM menjadi salah satu agenda yang disoroti Misbakhun dalam pelaksanaan tugas DNKK.
Rencana itu mencakup berbagai saluran pendanaan, mulai dari layanan keuangan digital hingga program pembiayaan perbankan dan sektor ultra mikro. (P-Khalied M)
