PRIORITAS, 16/11/25 (Jakarta): Pemerintah mengubah cara penanganan pakaian ilegal setelah biaya pemusnahan balpres terus membebani anggaran negara dan menghambat pengelolaan barang sitaan.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai metode pembakaran pakaian ilegal tidak efisien karena dana yang diperlukan untuk memusnahkan satu kontainer mencapai Rp12 juta.
"Jadi gini, kan saya selalu komplain itu balpres, saya tangkap barangnya, orangnya enggak bisa didenda, terus saya musti memusnahkan barangnya, itu mahal satu kontainer sekitar Rp12 juta, rugi, abis itu ngasih makan orang yang ditahan, rugi besar kita," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/25).
Kemenkeu berkoordinasi dengan Asosiasi Garment dan Tekstil Indonesia (AGTI) untuk menyiapkan opsi pencacahan ulang balpres sebagai bahan yang dapat diproses ulang pada industri kapas dan tekstil.
"Jadi kami bertemu dengan AGTI, menawarkan bisa enggak mereka mencacah ulang balpres itu? Nanti sebagian mereka pakai, sebagian dijual ke UMKM dengan harga murah. Mereka mau, sudah mau, ada beberapa pengusaha yang sudah siap. Minggu depan diskusi dengan mereka," kata Purbaya.
Pemerintah siapkan kemitraan
Kemenkeu menyampaikan AGTI menyetujui skema pencacahan dengan memastikan sebagian material dapat dialirkan kepada sektor kecil yang memerlukan bahan baku berbiaya rendah.
Kementerian UMKM juga mendukung kebijakan ini setelah melihat potensi pemanfaatan hasil cacahan balpres sebagai benang atau material turunan yang dapat memperkuat produksi pelaku usaha kecil.
"Itu bisa dipakai untuk bahan baku industri kan, dalam bentuk benang dan lain-lain. Nanti UMKM akan bisa memakai sebagian bahan dengan biaya yang lebih murah," jelas Purbaya.
Pemerintah menargetkan pengolahan balpres memberi efek berantai yang dapat menekan pemborosan fiskal sekaligus menyediakan pasokan bahan baku pakaian ilegal yang telah dicacah untuk memperkuat ekosistem UMKM. (P-Khalied M)
