Opini Andang Subaharianto
Dosen dan Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
PRIORITAS, 9/7/26 - Bung Karno pasti tidak pernah membayangkan nasib Pak Marhaen saat ini. Pak Marhaen yang beliau temukan satu abad lalu kini telah bermutasi menjadi seorang Office Boy.
Dulu, penguasa kolonial memaksa Pak Marhaen menanam tanaman komersial. Kini, para atasan memaksa Office Boy membuat rekening bank untuk menampung hasil korupsi mereka. Satu hal yang tidak pernah berubah: mereka tetap hidup susah dan miskin.
Pemikiran Bung Karno dan Karl Marx
etika bertemu Pak Marhaen satu abad lalu, Bung Karno merasa heran. Petani di Jawa Barat itu memiliki cangkul dan menggarap tanahnya sendiri, tetapi hidupnya tetap miskin dan menderita.
Kondisi ini berbeda dengan kaum buruh yang Karl Marx temukan di Eropa. Sama-sama miskin dan hidup susah, buruh di Eropa memang hanya menjual tenaga mereka. Buruh tidak memiliki alat produksi. Hasil keringat buruh—yang Marx sebut sebagai “nilai lebih” dari barang produksi—tidak masuk ke saku mereka, melainkan mengalir langsung ke kantong majikan.
Bung Karno melihat bahwa aspek penguasaan alat produksi bukan menjadi penyebab kemiskinan dan penderitaan Pak Marhaen. Sistem kolonialisme dan imperialisme yang menjerat merekalah yang bersalah. Dimensi dan skala masalah ini jauh lebih kompleks dan luas. Ini bukan sekadar penindasan manusia atas manusia lain melalui pemisahan alat produksi, melainkan penindasan suatu bangsa atas bangsa lain melalui sistem kolonial.
Jerat tata negara kolonial
Tata negara kolonial, sebagai anak kandung kapitalisme Barat, telah memiskinkan Pak Marhaen. Walaupun memiliki alat produksi sendiri, Pak Marhaen hanya berproduksi secara subsisten demi bertahan hidup. Ia tidak menempuh cara yang ekspansif dan eksploitatif untuk menumpuk laba.
Sementara itu, negara kolonial mengorganisasikan cara produksi yang ekspansif dan eksploitatif terhadap sumber produksi demi melipatgandakan modal. Mereka mengategorikan manusia dan alam sebagai sumber produksi yang bisa mereka eksploitasi untuk menghasilkan kekayaan.
J.H. Boeke menyebut dua fenomena kontras itu sebagai “dualisme ekonomi” masyarakat jajahan: prakapitalis (tradisional) dan kapitalis Barat (modern). Keduanya kontras dalam banyak hal, mulai dari cara pandang, orientasi produksi, kepemilikan sumber produksi, hingga jumlah kekayaan.
Sistem prakapitalis menghidupi Pak Marhaen dan kawan-kawannya dalam kemiskinan dan kesusahan. Sumber produksi mereka tidak pernah bertambah dan mereka mengolahnya secara terbatas. Bahkan, mereka harus berproduksi dengan mengikuti kehendak dan kepentingan negara kolonial.
Di sisi lain, negara kolonial dengan sewenang-wenang menjalankan sistem ekonomi kapitalis yang ekspansif dan eksploitatif. Mereka memaksa Pak Marhaen dan kawan-kawannya menanam tanaman komersial untuk kepentingan kolonial.
Siklus kemiskinan struktural
Tidak cukup dengan sistem tanam paksa, negara kolonial melanjutkan ekspansi dan eksploitasinya. Melalui Undang-Undang Agraria 1870 (Agrarische Wet), mereka membagi-bagi tanah jajahan kepada para pemodal Eropa. Eksploitasi ekonomi pun bergeser dari pemerintah kolonial ke korporasi swasta. Hal ini melahirkan kemiskinan dan penderitaan baru karena lahan pertanian rakyat berubah menjadi perkebunan komersial.
Pak Marhaen dan kaumnya kehilangan daya. Clifford Geertz menyebut fenomena tersebut sebagai involusi pertanian. Meskipun produktivitas pertanian secara agregat meningkat, pendapatan per kapita mereka tetap berjalan di tempat. Pak Marhaen dan kaumnya tetap terjebak dalam siklus kemiskinan struktural.
Oleh karena itu, ketika Marx menyerukan persatuan kaum buruh untuk merebut alat produksi, Bung Karno justru menyerukan persatuan kaum Marhaen untuk merebut negara. Kita harus membebaskan Pak Marhaen dan kaumnya terlebih dahulu dari cengkeraman negara kolonial. Bung Karno menyebut gerakan ini sebagai revolusi nasional yang wajib kita menangkan.
Jembatan emas kemerdekaan yang terhenti
Revolusi nasional merupakan tahapan awal menuju revolusi sosial. Melalui negara-bangsa hasil kemerdekaan, kita memperjuangkan revolusi sosial demi membebaskan kaum Marhaen dari kemiskinan struktural. Pendiri bangsa tidak mendesain negara ini sebagai agen kapitalis yang ekspansif dan eksploitatif terhadap sumber produksi. Seluruh bumi dan isinya harus kita persembahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Oleh karena itu, kita memaknai kemerdekaan sebagai jembatan emas menuju tanah harapan. Namun Bung Karno mengingatkan bahwa perjuangan di seberang jembatan itu jauh lebih sulit karena kita harus melawan bangsa sendiri. Dengan kata lain, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui revolusi sosial jauh lebih berat daripada merebut kemerdekaan. Bung Karno selalu mengingatkan: revolusi belum selesai.
Sejarah mencatat bahwa revolusi sosial Bung Karno terhenti di tengah jalan. Pilihan nasionalisme ekonomi Bung Karno justru membuahkan krisis ekonomi yang membuatnya terpental dari kursi kekuasaan. Kata “revolusi” kemudian lenyap dari sejarah negeri ini saat negara mulai mengikuti arahan developmentalisme. Pemerintah mengganti kata “revolusi” dengan kata “pembangunan”. Kita pun membedakan sebutan pemerintahannya: rezim revolusi sebagai “Orde Lama” dan rezim pembangunan sebagai “Orde Baru”.
Janji manis pembangunan yang menyingkirkan rakyat
Pak Marhaen dan kaumnya tidak lagi mengisi wacana kebijakan rezim Orde Baru. Developmentalisme mengarahkan kebijakan negara agar berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Instrumen kebijakan pun bergeser ke arah industrialisasi, investasi modal asing, dan pembangunan infrastruktur skala besar.
Developmentalisme meyakini bahwa kue pembangunan akan menetes hingga ke bawah. Namun, teori ini lupa bahwa dualisme ekonomi warisan kolonial berpotensi membatasi atau bahkan menutup tetesan tersebut. Kenyataannya, kaum Marhaen tetap berada jauh dari tetesan kue pembangunan. Bukannya merasakan kesejahteraan, mereka justru terpinggirkan.
Perdesaan tidak lagi memberi ruang hidup yang layak bagi kaum Marhaen. Mereka hanya menghadapi dua pilihan: bertahan di desa dengan kemiskinan parah atau bermigrasi ke kota dengan modal seadanya. Kedua pilihan itu sama-sama tidak memberikan modal transformatif untuk keluar dari jebakan kemiskinan struktural.
Sebagian besar kaum Marhaen akhirnya memilih migrasi ke perkotaan karena kehilangan alat produksi di desa. Di perkotaan, sebagian dari mereka memasuki sektor formal ekonomi modern sebagai karyawan rendahan, Office Boy, atau pekerja kasar. Sebagian lagi mengisi sektor informal sebagai pedagang kecil musiman dan penjual jasa berketrampilan rendah, atau bahkan terjerumus ke sektor kriminal.
Pak Marhaen bermutasi jadi "Office Boy" di tengah eksploitasi modern
Hari ini kita menyaksikan betapa kokohnya dualisme ekonomi warisan kolonial itu. Pak Marhaen sekadar mengalami mutasi (dari petani menjadi Office Boy), bukan transformasi kesejahteraan. Dia tetap saja lemah, miskin, dan hidup susah seperti kondisi satu abad lalu.
Sementara itu, negara juga tetap memosisikan diri sebagai agen kapitalis yang ekspansif dan eksploitatif. Para aktor mengeksploitasi bumi dan isinya secara brutal, serta mengorupsi kekayaan negara secara berjamaah. Mereka memandang Pak Marhaen yang telah menjadi Office Boy hanya sebatas alat produksi, bukan sebagai manusia yang memiliki hak warga negara yang setara.
Nasib mereka sungguh tragis. Dulu, penguasa memaksa Pak Marhaen menyerahkan tanah untuk menanam tanaman komersial demi kekayaan penjajah. Kini, pejabat memaksa Office Boy menyerahkan rekeningnya untuk menampung hasil korupsi atasan. Kita bisa melihat contoh nyata pada kasus mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim serta Bupati Muara Enim Edison. Media memberitakan bahwa kedua pejabat itu menggunakan rekening nominee, termasuk milik Office Boy, untuk menyamarkan aliran uang hasil korupsi mereka.
Pertaruhan jalan tengah Presiden Prabowo
Kini, kata “revolusi” sudah menjadi istilah kuno. Di sisi lain, kata “pembangunan” juga kehilangan kepercayaan publik untuk mengubah dualisme ekonomi dan ketimpangan sosial, karena kuenya gagal menetes ke bawah.
Hari ini kita melihat pertaruhan Presiden Prabowo Subianto yang mencoba menemukan jalan tengah secara retoris melalui kata “kemandirian”. Dari konsep “revolusi”, Prabowo mengambil pelajaran tentang pentingnya peran negara. Ia mengorientasikan kebijakan pada kemandirian bangsa serta penguatan peran negara dalam sektor-sektor strategis demi melindungi kaum lemah seperti Office Boy.
Sementara dari kata “pembangunan”, Prabowo mengambil instrumennya: industrialisasi, investasi dengan fokus hilirisasi, swasembada pangan dan energi, serta target pertumbuhan ekonomi tinggi sebesar 8 persen. Jalan tengah ini menyenangkan kaum Marhaen, Office Boy, dan rakyat miskin karena berpotensi merombak dualisme ekonomi warisan kolonial.
Namun, banyak kalangan merisaukan dan mengkritik cara Prabowo melewatinya. Negara yang kuat tanpa tradisi transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang kokoh dikhawatirkan hanya akan menjadi arena perebutan rente dan korupsi para elite. Kritikus juga menyoroti pemberian peran besar kepada militer karena khawatir akan berujung pada militerisme yang menutup ruang diskusi publik.
Kita akan menyaksikan apakah Presiden Prabowo sukses melewati jalan tengah ini dengan tegap, ataukah ia akan bersikap “realistis” lalu merayap, atau justru terpental. Orang Jawa bilang alon-alon waton kelakon (pelan-pelan asal terlaksana) lebih baik daripada kebat kliwat (terburu-buru tetapi banyak bagian penting yang tertinggal). Prabowo sedang menghadapi ujian, begitu pula dengan kita semua. ***
