PRIORITAS, 14/4/26 (Jakarta): Direktur Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi sekaligus menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi kenaikan harga minyak global.
Pandangan ini muncul setelah perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan, pada Minggu (12/4) berakhir tanpa kesepakatan.
“Niat menahan harga BBM (subsidi) patut diapresiasi, namun sekarang kita perlu antisipasi faktor harga karena sejak awal krisis terjadi perbedaan besar antara harga minyak di pasar fisik Timur Tengah dan harga yang beredar,” ucap Putra kepada ANTARA di Jakarta, Selasa (14/4/26).
Artinya, sejak awal konflik hingga sekarang masih ada perbedaan antara harga di pasar fisik kawasan Timur Tengah dengan harga acuan yang berlaku, sehingga harga minyak dunia berpeluang terus mengalami kenaikan.
Ia menjelaskan, perbedaan harga itu dipengaruhi oleh pergerakan kapal pengangkut minyak dari Timur Tengah yang masih dalam perjalanan, sehingga efek harga terkini belum sepenuhnya tercermin di pasar.
"Harga referensi minyak seperti Brent tampak masih belum menginternalisasi perubahan karena masih ada jeda-jeda waktu dari kapal-kapal yang masih berlayar di awal Maret," imbuhnya.
Putra menambahkan, sejumlah negara telah mulai menyesuaikan harga BBM secara bertahap. Karena itu, pemerintah Indonesia perlu mengevaluasi postur anggaran energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Negara lain perlahan berusaha menyesuaikan harga secara bertahap, sehingga pemerintah perlu terus evaluasi mengenai kemampuan APBN dan berhati-hati tidak memindahkan beban ke Pertamina,” jelas Putra.
Ia memperkirakan, jika konflik terus berlanjut tanpa tanda mereda, harga minyak dunia bisa menembus kisaran 110 hingga 120 dolar AS per barel.
Tetap stabil hingga akhir tahun
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, harga BBM bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun ini, meskipun terjadi kenaikan harga minyak global akibat meningkatnya ketegangan geopolitik.
Namun demikian, ia menyebut pemerintah tidak dapat memperkirakan ataupun menjamin pergerakan harga BBM non-subsidi, karena tidak termasuk dalam mekanisme pengendalian harga oleh pemerintah.
“Kami siap tidak menaikkan (harga) sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun, sudah dihitung rata-rata,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin lalu (6/4/26).\
Ia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi sekaligus mengkaji ketahanan APBN dalam berbagai skenario harga minyak, baik pada level 80 dolar AS maupun 100 dolar AS per barel. (P-*r/Zamir Ambia)
