PRIORITAS, 19/7/26 (Jakarta): Budaya antikorupsi di Indonesia dinilai tidak akan terbentuk hanya melalui penegakan hukum. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pendidikan etika dan moral harus menjadi fondasi utama agar masyarakat memiliki kesadaran untuk menjauhi praktik korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril saat meresmikan Cetiya Tian Shi Hua Guan Di Jing Se di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Minggu. Menurutnya, berbagai instrumen hukum yang dimiliki Indonesia sejatinya sudah memadai, namun belum mampu menghentikan praktik korupsi.
Ia menjelaskan persoalan utama bukan terletak pada minimnya aturan atau lemahnya lembaga penegak hukum, melainkan pada belum tumbuhnya kesadaran etika dan moral di tengah masyarakat.
"Saya kira persoalannya bukan ketiadaan norma-norma hukum, bukan ketiadaan lembaga-lembaga penegak hukumnya. Yang tidak ada adalah kesadaran etika, kesadaran moral," ujarnya.
Yusril mengatakan pengalamannya selama puluhan tahun berkecimpung di bidang hukum membuatnya menyadari pembentukan undang-undang maupun lembaga baru tidak otomatis mampu menghapus korupsi.
Ia mengungkapkan pernah terlibat dalam penyusunan ratusan peraturan perundang-undangan, memperluas kewenangan penyidikan, hingga pembentukan KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun, korupsi masih menjadi tantangan serius yang belum terselesaikan.
"Ratusan undang-undang saya buat. Berbagai lembaga saya ikut ciptakan, memperluas kewenangan penyidikan, membentuk KPK, membentuk pengadilan tipikor. Tapi mengapa korupsi sampai hari ini tidak kunjung dapat kita berantas? Malah makin menjadi-jadi," katanya.
Menurut dia, kepatuhan terhadap hukum tidak cukup dibangun melalui regulasi. Nilai-nilai etika harus ditanamkan melalui pendidikan karakter yang bersumber dari ajaran agama dan dimulai sejak usia dini.
Yusril juga berpandangan perubahan menuju Indonesia yang bebas korupsi membutuhkan proses panjang karena menyangkut pembentukan karakter lintas generasi, sehingga hasilnya tidak dapat diperoleh secara instan.
"Kalau ditanya pada saya sekarang, apakah kita membangun negara dengan kepastian hukum dan keadilan tanpa korupsi, tanpa manipulasi, tanpa suap-menyuap itu bisa selesai dalam waktu singkat? Saya pesimis. Saya mengatakan mungkin perlu satu dua generasi untuk menanamkan persoalan ini," ujarnya.
Karena itu, ia mendorong sekolah dan keluarga memperkuat pendidikan etika agar generasi mendatang menaati hukum berdasarkan hati nurani, bukan sekadar karena takut terhadap hukuman atau aparat penegak hukum.
"Generasi sekarang biarlah pelan-pelan berlalu, tetapi kita harus mulai dari pendidikan sejak kecil. Di sekolah-sekolah kita harus memberikan pengajaran etika yang kokoh agar lahir generasi masa depan yang patuh kepada etika dan hukum, bukan karena takut kepada polisi, jaksa, atau KPK, melainkan karena takut kepada hati nuraninya sendiri," tutupnya. (P-Gio R)
