PRIORITAS, 16/2/2026 (Jakarta): Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, dan mendorong pembangunan nasional berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, akhir pekan lalu.
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa pada tahun pertama pemerintahannya, negara berhasil melakukan penghematan lebih dari Rp300 triliun. Anggaran hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk program-program produktif, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Di tahun pertama pemerintahan kita, kita telah menghemat uang dari anggaran kita sendiri sangat besar, Rp300 triliun lebih penghematan kita,” ujarnya.
Penghematan itu diperoleh melalui pemangkasan belanja yang dianggap tidak produktif, seperti perjalanan dinas luar negeri, kegiatan seremonial, seminar, hingga kajian berlebih. Menurut Presiden, langkah tersebut memungkinkan pemerintah lebih fokus pada kebutuhan dasar rakyat dan percepatan pembangunan infrastruktur.
“Kajian-kajian, analisa-analisa, sudah tidak perlu terlalu banyak. Kita sudah tahu masalahnya. Kekurangan infrastruktur, lakukan. Desa perlu jembatan, buat. Rakyat lapar, cari pangan,” tegasnya.
Presiden turut menyoroti pentingnya menutup kebocoran anggaran dan meningkatkan kinerja pengelolaan aset negara. Ia mengapresiasi capaian efisiensi yang dilakukan Danantara, yang disebut mencapai empat kali lipat dibandingkan tahun 2024.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menargetkan tingkat pengembalian aset (return on asset/ROA) lebih dari 8 persen. “Harus bisa lebih dari 8 persen. Menteri-menteri, bisa?” ujarnya.
Selain efisiensi, Presiden kembali menegaskan tekadnya memberantas korupsi tanpa kompromi di seluruh lini pemerintahan dan dunia usaha. Penegakan hukum, katanya, harus tegas namun tetap menjunjung prinsip keadilan.
“Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Segala kebocoran, penyelewengan, manipulasi, semua tingkatan,” tegasnya.
“Tidak ada kompromi. Tapi tidak boleh ada miscarriage of justice,” lanjutnya.
Presiden menegaskan bahwa strategi pembangunan ekonomi nasional bukan hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperkuat tata kelola yang bersih, efisien, dan berintegritas sebagai fondasi menuju Indonesia maju. (P-*/bwl)
