PRIORITAS, 10/9/26 (Jakarta): Proses perizinan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang menyertai penanaman modal di Indonesia akan dipangkas oleh pemerintah. Hal ini dilakukan lantaran beberapa sektor industri tanah air masih membutuhkan TKA.
Adapun kebijakan pemerintah ini ditandai dengan penandatanganan dua Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Jakarta seperti dilansir dari Detik.com, Rabu (9/9/26).
Untuk SKB pertama yaitu tentang Integrasi Sistem Online Single Submission (OSS), Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja), dan Aplikasi All Indonesia. SKB kedua yaitu tentang Pembentukan Tim Teknis Integrasi.
Lewat SKB tiga kementerian ini, sistem Online Single Submission (OSS) pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan diintegrasikan dengan SIAPkerja milik Kementerian Ketenagakerjaan dan Aplikasi All Indonesia pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Lima hari
Menurut Rosan kini proses perizinan TKA ditargetkan dapat selesai dalam waktu sekitar lima hari. Jika melewati batas waktu tersebut, izin akan diterbitkan secara otomatis sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
"Jadi memang rencananya akan mulai berjalan implementasinya pada akhir bulan ini. Tadi saya diinformasikan, Insyaallah akhir bulan ini sudah mulai berjalan hasil kesepakatan dari kami bertiga," katanya.
Menurut Rosan, kebijakan pemangkasan waktu ini dapat meningkatkan investasi dan industri di Indonesia. Kebijakan itu juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap foreign direct investment (FDI) atau penanaman modal asing.
"Karena kita melihat bahwa dari beberapa sektor industri memang kebutuhan tenaga kerja asing itu masih kita perlukan. Dan harapan ini bisa memberikan transfer of knowledge, transfer of technology kepada sumber daya manusia kita," kata Rosan.
Pelayanan makin baik
Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menambahkan, dengan SKB ini pelayanan ke depan nantinya akan semakin baik. Meski begitu, Menaker memastikan tetap monitoring terhadap jalannya proses perizinan kerja KTA.
"Insyaallah kita yakin dalam implementasinya nanti akan memberikan layanan dan hasil yang efektif dan efisien yang lebih baik," terang Yassierli.(P-*/am)
