PRIORITAS, 4/9/26 (Manila): Pengadilan Kota Quezon, Filipina, pada hari Jumat ini mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Sara Duterte, karena mengancam akan membunuh Presiden Marcos jr dan isterinya serta pejabat lainnya.
Departemen Kehakiman Filipina mengatakan Pengadilan Negeri Quezon City Cabang 98 menolak permohonan Sara Duterte untuk menunda atau mencabut surat perintah penangkapan terhadapnya karena tidak beralasan.
Departemen Kehakiman mencatat pengadilan menemukan adanya bukti yang cukup untuk menahan Duterte untuk diadili atas ketiga tuduhan ancaman serius dan memerintahkan penerbitan surat perintah penangkapan.
Kasus Wapres Sara Duterte bermula dari pernyataannya dalam sebuah konferensi pers daring.
Sara mengatakan telah mengatur agar Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, dan mantan Ketua DPR Martin Romualdez dibunuh jika ia dibunuh terlebih dahulu.
Setelah merebak menjadi viral, Sara kemudian mengatakan pernyataannya telah disalahartikan.
Pihak Departemen Kehakiman Filipina mencatat mosi untuk menunda atau mencabut kasus Sara Duterte itu hanyalah "permainan kata-kata."
“Departemen menghormati putusan Pengadilan dan menegaskan kembali komitmennya terhadap supremasi hukum,” kata juru bicara Departemen Kehakiman, Pengacara Polo Martinez.
Martinez juga mengklarifikasi tidak ada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan sebelumnya terhadap Wakil Presiden.
“Hanya ada satu surat perintah dan itu adalah surat perintah yang dikeluarkan hari ini,” tegas Martinez.
Tak ada kekebalan hukum
Menteri Dalam Negeri, Jonvic Remulla, kepada ABS-CBN News, mengungkapkan pengacara Wakil Presiden, berniat untuk segera membayar uang jaminan.
"Duterte tidak berniat menghindari hukum dan akan menggunakan semua upaya hukum yang dimilikinya, terlepas dari pertanyaan tentang yurisdiksi,” kata pengacaranya, Paul Lawrence Lim, dalam sebuah pernyataan.
Meski demikian, sesuai hukum di Filipina, Wapres Sara Duterte dipastikan segera ditangkap, karena dia tidak memiliki kekebalan hukum. Hanya Presiden yang mendapat kekebalan tersebut.
“Kekebalan hukum hanya dimiliki oleh presiden sebagai kepala eksekutif, itulah sebabnya Departemen Kehakiman mengajukan kasus terhadap terdakwa,” kata Martinez.
Pejabat NBI mengatakan ancaman serius yang diduga dilontarkan Duterte 'serius dan nyata'.
Sebelumnya, kubu Duterte berupaya untuk menolak kasus ancaman serius tersebut dengan alasan kurangnya yurisdiksi.
Kubu Sara Duterte membantah mengeluarkan ancaman terkait upaya untuk mencabut berkas yang berisi ancaman serius.
Sidang pemakzulan di Senat
Ancaman pembunuhan yang dituduhkan itu juga merupakan elemen penting dalam persidangan pemakzulan Senat Filipina yang sedang berlangsung.
Jika hasil sidang memvonis dia bersalah, akan membuat Sara Duterte dicopot dari jabatannya sebagai Wapres dan dilarang secara permanen dari dunia politik.
Putusan itu jelas akan menggagalkan rencana putri mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte tersebut mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2028.
Berdasarkan hukum Filipina, hukuman pidana atas tuduhan tersebut dapat berupa penjara hingga enam bulan.
Paolo Tamase, wakil dekan di Fakultas Hukum Universitas Filipina, mengatakan pengacara Duterte diperkirakan akan mengajukan permohonan jaminan, mungkin sebelum akhir hari.
"Hal termudah yang bisa dilakukan Wapres Sara adalah mengajukan permohonan jaminan ke pengadilan tingkat regional," kata Tamase dalam sebuah wawancara telepon, seraya menambahkan Duterte kemungkinan besar tidak perlu hadir.
Dia menambahkan surat perintah tersebut masih dapat digugat di pengadilan yang lebih tinggi.
"Dia berpotensi mempertanyakan penerbitan surat perintah penangkapan, yang berarti dia akan mengajukan banding ke Pengadilan Banding atau bahkan Mahkamah Agung," katanya.
Sementara, pihak Istana Kepresidenan Filipina, menyatakan menghormati perintah pengadilan.
Ayah Sara, Rodrigo Roa Duterte, kini ditahan rutan Mahkamah Kriminal Internasional di Den Haag, karena kasus kriminal dugaan pembunuhan terhadap ribuan orang ketika ia menjadi walikota Davao dan presiden Filipina.(P-*/jw)
