PRIORITAS, 13/9/26 (Jakarta): Banyaknya pengangguran sarjana disoroti oleh Wakil Presiden ke 10 dan 12 Muhammad Jusuf Kalla. Perguruan Tinggi (PT) diingatkan soal kualitas lulusan.
Dikatakannya, pengangguran sarjana ini dipengaruhi oleh berbagai hal pertama adalah tidak seimbangnya supply dan demand, karena banyaknya perguruan tinggi yang meluluskan sarjana tetapi tidak diimbangi dengan kualitas serta lapangan pekerjaan yang sesuai.
“Perlu adanya suatu cara untuk meningkatkan kualitas. Tidak asal selesai lulus sarjana, tapi pada perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas. Sehingga tidak asal memproduksi sarjana begitu saja,” ujar JK, Minggu (13/9/26) di Bangsal Kepatihan, Kompleks kepatuhan, Kota Yogyakarta.
Dikatakan JK bahwa lapangan kerja sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sehingga untuk saat ini dirinya mendorong agar perbaikan ekonomi dilakukan. “Dan kedua, lapangan kerja juga ekonomi kita harus lebih baik pengaturannya sehingga lapangan kerja (terbuka),” jelasnya.
Selanjutnya menurut JK kondisi saat sarjana saat ini banyak yang bekerja di bawah potensinya dan tidak sesuai dengan jurusan yang ditempuh semasa kuliah. Dia mencontohkan ada banyak sarjana yang bekerja sebagai satpam, bahkan sampai menjadi penjaga toko. “Memang itu terjadi. Setiap tahun ada 1 juta sarjana keluar, lapangan kerjanya terbatas,” katanya.
Jargon link
Jargon link and match yang telah digaungkan sejak 1990-an dinilai belum dapat menyelesaikan masalah ketidaksesuaian keahlian atau skill mismatch yang ada di Indonesia. Tenaga kerja terdidik dinilai belum dapat memenuhi kebutuhan industri yang terus melaju.
Akibatnya banyak pengangguran terdidik yang menganggur dan tidak memiliki kesempatan berkontribusi pada peningkatan nilai ekonomi.
Sementara itu, peneliti utama SMERU Research Institute Asep Suryahadi menjelaskan, persoalan mendasar dari sistem penyiapan tenaga kerja adalah dunia industri berubah dengan cepat.
Adapun perubahan ini terutama didorong oleh perkembangan teknologi, digitalisasi, otomatisasi, dan transisi ke ekonomi hijau. Sebaliknya, proses revisi kurikulum sering kali memakan waktu bertahun-tahun. "Akibatnya, keahlian yang diajarkan di kelas sering kali sudah ketinggalan saat siswa lulus," ungkapnya.
Ditambahkannya, banyak lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi (LPK) membuka jurusan atau program studi berdasarkan kapasitas instruktur dan fasilitas yang mereka miliki, bukan berdasarkan analisis terhadap kebutuhan pasar kerja. Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar.(P-*/am)
