Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Galang
PRIORITAS, 22/8/26 (Manado) : Sulawesi Utara memperkuat komitmen dan kolaborasi lintas sektor guna memastikan pelayanan Keluarga Berencana (KB) berlangsung aman, bermutu, terstandar, dan berkelanjutan.
Karena itu, pelayanan KB harus memiliki dimensi yang luas dan bukan sekadar persoalan penyediaan alat atau metode kontrasepsi, namu pilar penting dalam pembangunan keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta pengendalian kependudukan.
Demikian ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Utara (Sulut), Tahlis Gallang, saat membuka Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Tingkat Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (21/08/2026).
Dalam arahannya, Tahlis Gallang menegaskan mutu pelayanan KB bukan sekadar target program, tetapi menyangkut keselamatan, hak, dan masa depan keluarga Sulawesi Utara.
Sekdaprov mengingatkan pengendalian mutu pelayanan KB yang efektif tidak boleh berjalan sendiri-sendiri secara sektoral. Diperlukan integrasi kuat yang bergerak dalam satu kerangka koordinasi yang jelas sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.
Kolaborasi lintas sektor Pemprov Sulut mendorong kolaborasi aktif antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN, Dinas Kesehatan serta Dinas Dukcapil dan KB, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pemerintah Kabupaten/Kota dan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) terkait.
Tahlis Gallang juga mengingatkan agar forum koordinasi ini menghasilkan tindak lanjut yang konkret, bukan hanya berakhir sebagai agenda seremonial di atas kertas.
“Jangan sampai setelah forum ini kita hanya memiliki dokumentasi kegiatan, berita acara, dan rekomendasi, tetapi tidak ada perubahan nyata dalam pelayanan,” kritiknya dikutip mediarealita.
Ia menambahkan, indikator utama keberhasilan pengendalian mutu ini wajib dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan, yang meliputi:Kualitas pelayanan yang jauh lebih baik dan aman.Pemberian informasi yang transparan dan lebih lengkap.
Penerapan pelayanan yang sesuai dengan standar medis baku.Penanganan persoalan kontrasepsi yang cepat dan responsif.
Ia menandaskan Pemprov Sulut kembali menyatakan komitmen penuhnya untuk terus mengawal sinergi lintas sektor ini demi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Seluruh pemangku kepentingan diajak bergerak dengan prinsip: satu komitmen, satu koordinasi, satu standar mutu, dan satu tujuan untuk pelayanan terbaik bagi seluruh keluarga di Sulut.(P-r*mdr/dg)
