PRIORITAS, 5/4/26 (Jakarta): Dugaan adanya pernyataan provokatif sebuah pimpinan lembaga survei dituding sebagai ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah tanpa melalui proses demokrasi hanya karena petahana bukan pihak yang didukungnya pada Pemilu 2024 lalu.
Hal dikatakan mantan Kepala Kantor Kepresidenan, Hasan Nasbi, yang menambahkan, penyataan yang menimbulkan provokasi terhadap pemerintah tidak tepat untuk dilakukan, di tengah terjadinya dinamika global saat ini.
Disebutnya, dalam kondisi saat ini, persatuan sangat dibutuhkan agar bangsa Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan global yang berat.
"Ketika situasi ekonomi dunia kacau balau, situasi keamanan dunia juga sedang tidak baik-baik saja, cuaca panas di luar, ada banyak pertengkaran di luar negeri. Tapi, di dalam negeri, orang-orang yang mengaku pejuang demokrasi ini juga memanas-manasi suasana," kata Hasan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (5/4/26).
Hasan menyampaikan hal itu guna merespons adanya pernyataan dari seorang pimpinan lembaga survei yang diduga provokatif terhadap pemerintah saat ini.
Mengaku miris
Karena itu, Hasan mengaku miris menyaksikan pernyataan provokatif pimpinan lembaga survei itu.
Adapun pimpinan lembaga survei itu, dia tuding ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah tanpa melalui proses demokrasi hanya karena petahana bukan pihak yang didukungnya pada Pemilu 2024 lalu.
"Mereka itu mengakunya pejuang demokrasi, tapi enggak pernah mau paham apa esensi demokrasi. Kalau perebutan kekuasaan dalam demokrasi itu difasilitasi kok lewat Oemilu," ujarnya, dikutip Antara.
Tingkat kepuasan masyarakat tinggi
Selanjutnya, Hasan juga menyayangkan provokasi tersebut datang dari seorang pimpinan lembaga survei yang juga pakar di bidang ilmu politik. Padahal, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini tinggi sekali.
Disebutnya lagi, pimpinan lembaga survei itu tentunya beraktivitas dalam sistem demokrasi, tetapi tidak menghormati proses demokrasi yang telah terbangun dengan baik.
Kritik hal yang wajar
Kendati begitu, dia mengatakan, kritik merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi. Namun provokasi untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah tanpa proses konstitusional merupakan pelanggaran terhadap demokrasi itu sendiri.
"Kalau pemerintah tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan kesalahan melanggar Undang-Undang, tidak menabrak konstitusi, tapi Anda ingin mengajak masyarakat untuk menjatuhkan presiden karena perasaan Anda tidak terpenuhi, karena keinginan Anda tidak tercapai, itu sesuatu hal yang tidak bisa di terima," demikian Hasan Nasbi. (P-*r/jr)
