PRIORITAS, 24/8/26 (Jakarta): Aturan Pasal 26 UU TPPU membatasi skema penundaan transaksi perbankan paling lama lima hari kerja. Penerapan aturan ini melandasi langkah penyelidikan rekening terkait penghimpunan dana Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
“Surat yang diajukan kepada pihak bank merupakan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto di Mapolda Metro Jaya, Senin (24/8/26).
Penjelasan teknis tersebut menegaskan posisi dana masyarakat yang tetap tersimpan aman di rekening asal. Pemilik akun bisa mengakses kembali seluruh saldo perbankan pasca batas waktu penundaan berakhir.
Budi mempertegas perbedaan prosedur hukum tersebut demi menghentikan spekulasi liar di masyarakat.
“Perlu kami luruskan bahwa yang diajukan penyelidik adalah permohonan penundaan transaksi. Jadi, hal ini berbeda dengan pemblokiran rekening,” katanya.
Melengkapi landasan hukum penundaan, tim penyidik juga menerapkan Pasal 237 UU P2SK dalam mendalami penghimpunan dana publik. Penyelidik Ditreskrimsus telah mengirimkan undangan klarifikasi resmi kepada pihak-pihak terkait.
Langkah pemeriksaan berlanjut dengan membangun sinergi bersama Otoritas Jasa Keuangan serta Kementerian Sosial. Kerja sama lintas lembaga ini membongkar mekanisme pengumpulan dan pertanggungjawaban dana.
Upaya pengumpulan fakta di lapangan menjadi pijakan utama kepolisian dalam mengambil tindakan berikutnya.
“Koordinasi dan klarifikasi dilakukan untuk memperoleh fakta secara utuh sebagai dasar menentukan tindak lanjut penyelidikan,” pungkasnya. (P-*/Khalied M)
