PRIORITAS , 28/8/26 (Jakarta): Penetapan batas waktu 15 Desember 2026 memperjelas arah pembahasan regulasi pemberantasan korupsi di Parlemen. Pimpinan DPR RI mempercepat agenda pengesahan RUU Perampasan Aset guna merespons desakan publik secara langsung.
PRIORITAS , 27/8/26 (Jakarta): Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ( AMPB ) meminta pimpinan DPR mengundurkan diri sebagai wakil rakyat jika DPR tidak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hingga 15 Desember 2026.
PRIORITAS , 24/8/26 (Jakarta): Aturan Pasal 26 UU TPPU membatasi skema penundaan transaksi perbankan paling lama lima hari kerja. Penerapan aturan ini melandasi langkah penyelidikan rekening terkait penghimpunan dana Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).