PRIORITAS, 27/08/26 (Manado): Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membentuk Pos Bantuan Hukum Komunitas (Posbatas). Posbatas tersebut menyasar komunitas nelayan di Kota Bitung. Program ini bertujuan mendekatkan informasi, konsultasi, edukasi, dan pendampingan hukum kepada masyarakat pesisir.
"Pembentukan Posbatas merupakan langkah penting untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya komunitas nelayan," kata Kepala Kanwil Kemenkum Sulut Hendrik Pagiling di Bitung, Kamis.
Diketahui, pembentukan Posbatas berlangsung di Taman Patung Xaverius Dotulong, Kelurahan Madidir Weru. sehari sebelumnya dengan dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor J. Mailangkay juga dalam kapasitas sebagai Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sulawesi Utara.
Siapkan 2.500 paralegal
Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara Hendrik Pagiling mengatakan Posbatas memperluas akses hukum. Menurut dia, nelayan membutuhkan layanan yang mudah jangkauannya ketika menghadapi persoalan hukum.
“Hadirnya Pos Bantuan Hukum Komunitas diharapkan menjadi sarana yang mudah dijangkau,” kata Hendrik. Ia menambahkan, layanan tersebut mencakup informasi, konsultasi hukum, pendampingan awal, dan edukasi hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya.
Hendrik juga mengungkapkan pihaknya telah membina sekitar 2.500 paralegal. Mereka tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Para paralegal tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas layanan hukum hingga tingkat komunitas. Posbatas juga melengkapi layanan bantuan hukum yang sebelumnya tersedia melalui lembaga formal.
Bantuan hukum gratis
Hendrik menjelaskan, akses keadilan tidak cukup hanya tersedia di perkotaan. Karena itu, Kanwil Kemenkum Sulut mendorong layanan hukum hingga kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan. Menurut dia, masyarakat tidak mampu juga dapat memperoleh bantuan hukum secara gratis. Kanwil Kemenkum Sulut bekerja sama dengan 13 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi.
“Untuk seluruh masyarakat yang kategori tidak mampu bisa mendapatkan akses keadilan tersebut,” ujar Hendrik.
Layanan Posbatas tidak hanya berfokus pada proses litigasi. Masyarakat juga dapat memperoleh pendampingan untuk menyelesaikan persoalan secara nonlitigasi. Pendekatan tersebut penting bagi masyarakat yang membutuhkan penyelesaian masalah tanpa harus langsung membawa perkara ke pengadilan.
Victor mengatakan Posbatas harus menjadi wadah yang aktif. Menurutnya, layanan tersebut perlu memberikan informasi, edukasi, serta memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh keadilan.
Dorong Posbatas jangkau komunitas lain
Victor menyebut Posbatas sebagai salah satu terobosan pemerintah dalam memperluas akses keadilan. Menurut dia, layanan tersebut kini mulai menjangkau komunitas di berbagai wilayah.
“Posbatas ini terobosan dari pemerintah melalui Kanwil Kemenkum Sulut,” kata Victor. Ia menyebut pembinaan sekitar 2.500 paralegal tersebut untuk mendukung layanan tersebut.
Karena itu, ia mengharapkan Posbatas mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan layanan hukum. Kehadiran layanan tersebut juga dapat membantu warga memahami pilihan penyelesaian masalah.
Posbatas jadi benteng pencegahan narkotika
Pembentukan Posbatas juga berbarengan dengan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika. Kegiatan tersebut melibatkan Badan Narkotika Nasional Kota Bitung. Kepala BNN Kota Bitung Kompol Widarsono memberikan materi mengenai pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Materi tersebut menyasar masyarakat pesisir.
Program tersebut merupakan bagian dari Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pemerintah menilai masyarakat pesisir perlu memiliki ketahanan terhadap ancaman narkotika.
Libatkan HNSI dan Yayasan Universal Nusa Utara
Melansir sejumlah media, Kanwil Kemenkum Sulut menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Bitung. Kerja sama tersebut juga melibatkan Yayasan Universal Nusa Utara. Penandatanganan PKS dilakukan bersama Ketua DPC HNSI Kota Bitung, Mario Mamuntu. Kegiatan tersebut berlangsung di Taman Patung Xaverius Dotulong, Madidir Weru.
Kerja sama itu menjadi dasar penguatan layanan Posbatas bagi komunitas nelayan. Selain itu, kerja sama tersebut mendorong keberlanjutan edukasi dan layanan hukum. Kegiatan juga melibatkan unsur Pemerintah Kota Bitung dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Perwakilan Polres Bitung dan Kodim Bitung turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Melansir laman IG Kemenkum Riau, paralegal adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang hukum, namun bukan merupakan seorang advokat atau pengacara. Di Indonesia, keberadaan paralegal diatur melalui peraturan seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham), di mana mereka berperan sebagai pendamping dan penghubung masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan, terutama dalam urusan hukum dasar. (P-*/sm)
