PRIORITAS, 16/11/25 (Jakarta): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai menyiapkan perluasan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Kebijakan ini akan berlaku mulai 2026 dan mencakup data rekening digital serta uang elektronik milik masyarakat.
Langkah tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-3/PJ/2025 yang ditandatangani Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada 22 Oktober 2025. Dokumen itu menjelaskan bahwa ketentuan lengkapnya akan masuk dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang menggantikan PMK 70/PMK.03/2017.
Dalam pengumuman itu, DJP memasukkan dua jenis tambahan rekening yang wajib dilaporkan: Produk Uang Elektronik Tertentu (Specified Electronic Money Products) dan Mata Uang Digital Bank Sentral (Central Bank Digital Currencies). Kebijakan baru ini ikut menyesuaikan standar pelaporan internasional.
Kebijakan tersebut juga mencakup aturan untuk mencegah duplikasi laporan antara skema AEOI CRS dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Lembaga jasa keuangan akan diminta memperbarui tata cara pelaporan mereka, mulai dari identifikasi rekening, penyempurnaan jenis rekening yang dikecualikan, hingga perluasan detail data yang wajib dilaporkan.
Informasi tambahan yang harus masuk ke laporan mencakup status validitas self-certification pemegang rekening dan pengendali entitas, peran penyertaan ekuitas pada entitas investasi nonbadan hukum, serta prosedur klasifikasi rekening lama atau baru. Jenis produk yang termasuk dalam laporan juga mencakup rekening simpanan, kustodian, kontrak asuransi, serta penyertaan ekuitas atau utang.
Rekening bersama atau joint account pun tidak dikecualikan. Jumlah pemegang rekening dan identifikasi controlling person ditegaskan kembali dalam aturan yang diperluas ini.
DJP turut mengatur pembaruan format pelaporan AEOI CRS dengan menyesuaikannya pada Amended CRS XML Schema: User Guide for Tax Administrations yang dirilis Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). DJP menyebut perubahan cakupan ini mengikuti standar baru yang ditetapkan OECD.
“Melalui pengumuman ini, Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain diharapkan memiliki waktu yang memadai untuk melakukan identifikasi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Amended CRS,” demikian bunyi pengumuman DJP.
CRS sendiri merupakan standar global untuk Pertukaran Informasi Akun Keuangan Otomatis (AEOI) yang dikembangkan OECD untuk mendorong transparansi lintas negara. Sistem ini mewajibkan lembaga keuangan mengumpulkan informasi tertentu dari pemegang rekening dan melaporkannya kepada otoritas pajak domestik tiap negara. (P-Khalied M)
