PRIORITAS, 15/8/26 (Jakarta): Presiden Prabowo Subianto menyambut positif langkah Badan Pengelola Investasi Danantara dalam mengurangi jumlah badan usaha milik negara (BUMN). Menurut Prabowo, kebijakan tersebut telah menekan biaya overhead hingga lebih dari Rp50 triliun.
Danantara pangkas biaya operasional BUMN
Prabowo menjelaskan, efisiensi tersebut berasal dari berbagai pos pengeluaran perusahaan pelat merah. Pos tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan komisaris, sewa gedung dan kendaraan, serta biaya perjalanan dinas.
Prabowo juga menyampaikan apresiasi itu ketika Danantara terus menjalankan transformasi BUMN melalui konsolidasi dan perampingan. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi struktur perusahaan negara dan mengoptimalkan pemanfaatan aset milik negara.
"Jadi, saudara-saudara sekalian, untuk itu, saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya," ucap Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/26).
Laba sejumlah BUMN meningkat
Sejumlah BUMN juga mencatat pertumbuhan laba yang signifikan. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut laba PT Timah melonjak 804,7 persen.
Sementara itu, laba Pupuk Indonesia tumbuh 253 persen dan Semen Indonesia meningkat 196,5 persen. Pegadaian mencatat pertumbuhan laba 84,6 persen, Pertamina 80 persen, dan Pelindo 60,4 persen.
Pertumbuhan laba juga terjadi pada BTN yang mencapai 40,8 persen. Bank Mandiri mencatat kenaikan laba sebesar 24,3 persen.
Di sisi lain, Krakatau Steel dan Kimia Farma yang sebelumnya mengalami kerugian kini berhasil memperbaiki kinerja dan kembali mencatatkan laba.
Reformasi BUMN dorong kinerja
Pengamat komunikasi Hendri Satrio menilai capaian tersebut menunjukkan semakin pentingnya peran Danantara dalam mengelola BUMN. Menurutnya, perkembangan positif itu turut mendorong kepercayaan dan optimisme masyarakat.
"Jadi memang sudah jelas Danantara mengambil peranan sangat penting dan utama dalam pembangunan Indonesia di masa mendatang. Minimal di periode pertama pemerintahan Presiden Prabowo dan sangat mungkin akan diteruskan di masa depan mengingat peran penting dan strategis yang saat ini dijalani oleh Danantara," kata Hendri Satrio.
Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade juga menilai peningkatan kinerja BUMN merupakan hasil dari proses reformasi bersama Danantara.
"Itu menunjukkan bahwa kemitraan Komisi VI DPR RI dengan Danantara Aset Manajemen sukses. Sukses bagaimana kita bermitra, saling dukung untuk membenahi BUMN-BUMN yang ada," ucap Andre.
Menurut Andre, pemerintah menjalankan streamlining sebagai salah satu agenda reformasi BUMN. Langkah itu bertujuan membuat jumlah dan struktur perusahaan negara lebih efektif dan efisien.
Pemerintah juga mendorong peningkatan kinerja melalui penyesuaian regulasi BUMN.
Restrukturisasi harus transparan
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo meminta pemerintah menjalankan restrukturisasi BUMN secara transparan, akuntabel, dan profesional.
"Reformasi BUMN merupakan langkah yang berani dan penting karena terlalu banyak perusahaan negara yang tidak produktif justru dapat membebani keuangan negara," kata Bambang, demikian informasi yang diterima dari Beritasatu.
Menurut Bambang, pemerintah perlu memastikan BUMN memiliki perusahaan yang sehat, profesional, dan produktif. Perusahaan negara juga harus mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian dan meningkatkan penerimaan negara.
Perubahan tersebut menunjukkan, pemerintah kini tidak hanya mengukur keberhasilan pengelolaan BUMN dari besarnya aset. Kemampuan aset negara dalam menciptakan nilai ekonomi juga menjadi ukuran penting.
Bagi pemerintah, efisiensi biaya dan peningkatan profitabilitas menjadi bagian dari transformasi pengelolaan kekayaan negara. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional. (P-Zamir)
