PRIORITAS, 6/9/25 (Jakarta): Peneliti GREAT Institute Hanief Adrian menegaskan keputusan DPR RI terkait 17+8 Tuntutan Rakyat hanya meredam masalah di permukaan.
Hanief menjelaskan keputusan pemangkasan tunjangan memang bisa menurunkan tensi protes masyarakat yang sedang terhimpit kesenjangan ekonomi. Namun, ia mengingatkan problem utama ada di sistem rekrutmen partai politik.
“Dalam jangka pendek, keputusan DPR tersebut mungkin saja dapat menurunkan tensi protes dari masyarakat yang sedang ditimpa kesulitan ekonomi dan kesenjangan sosial,” ujar Hanief saat diwawancarai Beritaprioritas, Sabtu (6/9/25).
Ia menekankan tanpa perubahan mekanisme partai, kursi DPR akan tetap dihuni figur yang lahir dari popularitas sesaat.
“Kalau rekrutmen partai politik tidak diubah, maka anggota DPR yang terpilih masih akan bermodal popularitas, berasal dari seleb yang hobi flexing, atau elit politik yang buta realitas sosial,” katanya.
Hanief juga menyebut partai harus dipimpin lewat pemilihan internal yang demokratis. Sistem pemilu distrik disebutnya sebagai jalan untuk menghadirkan kader yang memahami ideologi partai di setiap daerah pemilihan.
“Maka DPR bersama masyarakat perlu mendorong reformasi partai politik, supaya partai politik diisi para aktivis-aktivis yang peduli persoalan rakyat, komitmen dengan demokrasi, tidak bermotif politik memperkaya diri,” ucapnya.
Partai lokal perlu dibentuk
Ia menambahkan, partai lokal perlu dibentuk agar masyarakat bisa mengawal kebijakan dari akar rumput. Dengan begitu, kebijakan bermasalah bisa diantisipasi lebih dini.
“DPR bersama masyarakat sipil juga perlu mendorong pembentukan partai lokal yang aktif mengorganisir aspirasi politik di tingkat lokal, mengawalnya secara intensif,” tutur Hanief.
Ia memberi contoh kasus kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pati, Cirebon, Bone, dan Jombang. Menurutnya, hal itu bisa dicegah bila partai lokal ikut aktif mengawasi jalannya kebijakan publik.
Tenggat pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat berakhir pada Jumat (5/9/2025). Dokumen itu diserahkan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah ke DPR sehari sebelumnya. Sejumlah aktivis dan influencer hadir menyerahkan langsung, antara lain Abigail Limuria, Afutami, Jerome Polin, Andovi dan Jovial da Lopez, Fathia Izzati, dan Ferry Irwandi.
Enam putusan hasil rapat
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan enam keputusan hasil rapat pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi.
“Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasco Ahmad, dan Pak Saan Mustopa dan Pak Cucun Ahmad Syamsurijal,” kata Dasco saat konferensi pers di Kompleks Senayan, Jumat (5/9/2025).
Isi keputusan itu meliputi penghentian tunjangan perumahan sejak 31 Agustus 2025, moratorium perjalanan dinas luar negeri, serta pemangkasan biaya listrik, telepon, komunikasi, dan transportasi. Hak keuangan anggota DPR yang dinonaktifkan partai juga dihentikan. DPR berjanji memperkuat transparansi legislasi dan menindaklanjuti penonaktifan anggota lewat Mahkamah Kehormatan DPR.
Dengan pemangkasan tersebut, take home pay anggota DPR kini sebesar Rp 65,5 juta per bulan. Rinciannya terdiri dari gaji pokok Rp 4,2 juta, tunjangan jabatan Rp 9,7 juta, serta tunjangan lain Rp 16,7 juta. Tunjangan konstitusional mencapai Rp 57,4 juta. Setelah dipotong pajak, anggota DPR membawa pulang Rp 65,5 juta.
Meski begitu, DPR tidak mencabut hak pensiun. Sesuai UU No 12 Tahun 1980, anggota DPR tetap berhak menerima pensiun 6 hingga 75 persen dari dasar pensiun. Anggota dua periode bisa mendapat Rp 3,6 juta per bulan, sedangkan satu periode maksimal Rp 2,9 juta. (P-Khalied M)
