PRIORITAS, 1/9/2026 (Jakarta): Dari Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) Presiden Prabowo Subianto menggelorakan strategi besar transformasi bangsa dengan satu target utama, memutus mata rantai kemiskinan. Pemerintah bertekad mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan melalui kebijakan yang diarahkan langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup secara resmi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
Menurut Prabowo, pesan yang disampaikan Rais Aam terpilih dalam Muktamar ke-35 NU sejalan dengan arah perjuangan pemerintah dalam menjalankan strategi transformasi bangsa. Disebutkannya, keberpihakan kepada rakyat dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan kewajiban bersama.
“Jadi inilah saya kira kewajiban kita bersama bahwa fokus, perhatian, tujuan dari strategi transformasi bangsa kita yang saya sekarang pimpin dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menegaskan pemerintah memiliki keyakinan untuk mewujudkan target tersebut melalui perencanaan yang telah dihitung secara cermat. Ia juga menyebut sejumlah capaian telah berhasil diwujudkan dalam dua tahun pertama pemerintahannya.
Prabowo optimistis kebijakan yang dijalankan pemerintah mampu terus mengangkat jutaan rakyat Indonesia dari kemiskinan.
“Kita harus berani, dan saya sudah hitung dengan cermat sampai ke rupiah-rupiahnya. Saya sudah hitung dan saya yakin dan percaya kita akan berhasil. Kita akan mengangkat jutaan rakyat kita keluar dari kemiskinan dan kita sudah buktikan dalam dua tahun pertama kita,” imbuhnya.
Target efisiensi BUMN
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga memaparkan langkah pemerintah melakukan transformasi dan efisiensi terhadap badan usaha milik negara (BUMN) sebagai bagian dari strategi transformasi bangsa.
Presiden menyampaikan, hingga 31 Desember 2026, pemerintah menargetkan kembali menutup sedikitnya 700 BUMN sehingga jumlah BUMN nantinya diproyeksikan tersisa sekitar 200 hingga 250 perusahaan.
Menurut Prabowo, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan negara sekaligus memastikan sumber daya yang dimiliki memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026 kami akan menutup lagi, paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200, 250. Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun (rupiah),” ujar Prabowo.
Ia menjelaskan penghematan tersebut antara lain berasal dari pengurangan biaya overhead, biaya rutin, serta gaji direksi dan komisaris. Menurutnya, efisiensi di berbagai bidang telah mendekati Rp300 triliun per tahun.
Dana hasil efisiensi tersebut, kata Presiden, akan dialihkan untuk program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai,” tegasnya.
Kurangi ketergantungan utang
Selain efisiensi, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga kemandirian pembiayaan pembangunan nasional. Pemerintah, kata dia, tetap membuka ruang bagi investasi masuk ke Indonesia, namun berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan melalui utang.
“Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, kalau kita pinjem uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin,” kata Prabowo.
Ia juga mengungkapkan pemerintah pernah menolak tawaran pinjaman dari International Monetary Fund (IMF).
“Jadi saya kira kemarin, beberapa bulan yang lalu, kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjeman dari IMF, kita tolak. Terima kasih Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF,” pungkas Presiden Prabowo. (P-*/bwl)
