PRIORITAS , 1/9/2026 (Jakarta): Dari Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) Presiden Prabowo Subianto menggelorakan strategi besar transformasi bangsa dengan satu target utama, memutus mata rantai kemiskinan.
PRIORITAS , 4/3/2026 (Jakarta): Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, melontarkan pernyataan mengejutkan terkait upaya pembangunan kembali Gaza, Palestina.
PRIORITAS, 31/1/26 (Jakarta): Secara resmi, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan sikap PBNU jelas mendukung Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
PRIORITAS, 5/1/26 (Situbondo): Rekonsiliasi dua poros tertinggi Nahdlatul Ulama menjadi penanda babak baru bagi jam’iyah terbesar di Indonesia.
PRIORITAS , 23/11/25 (Surabaya): Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU), KH Yahya Cholil Staquf yang biasa dipanggil Gus Yahya, dengan tegas menolak mundur dari kursi jabatannya.
PRIORITAS, 26/10/25 (Jakarta): Langkah Polri dalam rangka pemberantasan narkoba di Indonesia mendapat apresiasi dari Pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU M Najih Arromadloni.
PRIORITAS , 16/9/25 (Jakarta): Kasus korupsi kuota haji menyeruak setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai penyidikan pada 9 Agustus 2025. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan siap memberikan keterangan bila diminta penyidik, demi menghormati hukum yang berjalan.
PRIORITAS , 20/6/25 (Jakarta): Ketegangan antara Iran dan Israel kembali menjadi sorotan setelah PBNU mengeluarkan peringatan keras terhadap potensi intervensi global .
PRIORITAS , 3/2/25 (Manado): Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Utara mengutuk keras upaya sejumlah oknum yang mencoba menciptakan kegaduhan melalui konsep Muktamar Luar Biasa (MLB) yang rencananya akan digelar pada minggu ketiga bulan ini di Surabaya. Ketua PWNU Sulut, KH Drs.
PRIORITAS , 13/1/25 (Jakarta): Di akhir masa jabatan pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, pemerintah telah menyepakati pemberian Wilayah Izin Pertambangan Khusus kepada sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan di Indonesia.