PRIORITAS, 10/9/26 (Melonguane, Talaud): Pengadilan Negeri (PN) Melonguane menolak permohonan praperadilan dari Risna Dali, mantan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Talaud. Hakim Tunggal Aryanto Sofyan, S.H., membacakan putusan tersebut dalam sidang pada Kamis (10/9/2026).
Putusan itu membuat status tersangka Risna Dali dan proses penyidikan pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud tetap berlaku.
Risna mengajukan praperadilan tersebut sebelumnya untuk menguji prosedur penetapan tersangka dan proses penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Hakim tolak permohonan
Dalam amar putusannya, hakim menyatakan permohonan praperadilan dari pihak pemohon ditolak. Dengan putusan tersebut, pengajuan keberatan dari penasihat hukum Risna Dali, Ryan Maariwut, S.Pd., S.H., M.H., terhadap proses penetapan tersangka dan penyidikan tidak mengubah status hukum perkara tersebut.
Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud menyambut baik putusan tersebut. Dalam persidangan, Jaksa Junior Pitoy, S.H. dan Mohammad Ghalib Wiratama, S.H. mewakili pihak kejaksaan.
Kejaksaan klaim proses penyidikan sesuai hukum
Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud, Samuel Naibaho, S.H., M.H., mengatakan putusan tersebut memperkuat proses penyidikan yang telah berjalan. Menurut Samuel, penyidik Tindak Pidana Khusus telah menjalankan tahapan penyidikan hingga penetapan tersangka berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.
“Putusan penolakan praperadilan ini membuktikan bahwa tahapan penyidikan sampai dengan penetapan tersangka terhadap Risna Dali oleh Penyidik Tindak Pidana Khusus sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara,” ujar Samuel.
Ia menambahkan, kejaksaan menilai tidak terdapat cacat formil maupun materiil dalam proses penegakan hukum tersebut. Kejaksaan juga memastikan penyidikan perkara akan terus akan berlanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perkara dugaan korupsi berlanjut
Dengan adanya penolakan permohonan praperadilan, proses hukum perkara pokok kini tetap berjalan. Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud menyatakan akan melanjutkan penanganan perkara dugaan penyimpangan pengadaan tanah untuk pembangunan SPBU tersebut.
Risna Dali tetap berstatus sebagai tersangka dalam perkara yang sedang penyidik tangani. Proses selanjutnya akan menentukan perkembangan perkara, termasuk kemungkinan pelimpahan ke tahap penuntutan dan persidangan pokok perkara sesuai ketentuan hukum.
Samuel mengatakan kejaksaan tetap berkomitmen mengusut perkara tersebut hingga tuntas. Menurutnya, langkah tersebut untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi aset negara.
“Kami tetap berkomitmen untuk mengusut tuntas perkara ini demi kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset negara, khususnya dalam pengelolaan tanah negara di wilayah perbatasan,” katanya.
Minta masyarakat tak sebarkan hoaks
Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud juga meminta masyarakat mempercayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum. Kejaksaan menjamin penanganan perkara akan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Pihak kejaksaan juga meminta masyarakat tidak melakukan intervensi terhadap proses peradilan. Juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya atau hoaks. Langkah tersebut dinilai penting agar informasi yang beredar tidak mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.
Perkara ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan SPBU di Kabupaten Kepulauan Talaud. Kasus tersebut berkaitan dengan proses pengadaan dan pengelolaan tanah yang melibatkan pejabat pada instansi pertanahan setempat.
Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud kemudian melakukan penyidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana dalam proses tersebut. Karena itu, dengan ditolaknya praperadilan, proses hukum terhadap Risna Dali kini berlanjut pada penanganan perkara pokok.
Namun, seluruh dugaan tindak pidana tersebut tetap harus ada pembuktian melalui proses hukum. Status tersangka juga belum dapat dimaknai sebagai kesalahan yang telah terbukti sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. (P. Nelson Sangadi)
