OC Kaligis, kuasa hukum eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, saat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (14/9/2026).(Courtesy kompas.com)
PRIORITAS, 14/9/26 (Jakarta) : OC Kaligis menilai penanganan perkara atas Lodewyk Pusung sebagai bentuk kriminalisasi.
Kuasa hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) itu menyampaikan penilaiannya setelah hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi menolak permohonan praperadilan yang diajukan Lodewyk, Senin (14/9/2026).
“Ini, ini bukti, saya katakan kriminalisasi,” kata OC Kaligis, saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (14/9/2026), seperti dikutip dari kompas.com.
Menurut Kaligis, hakim tidak mempertimbangkan bukti surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditandatangani Febrie Adriansyah saat masih menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Dalam dokumen itu, pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap Lodewyk tertanggal 4 Juni 2026. Sementara itu, OC Kaligis menyebut kliennya telah ditangkap sehari sebelumnya, yakni 3 Juni 2026.
“Ini dari Jampidsus. Dari JAM, iya, FA. Nih, pemberitahuan kepada Pusung dimulainya penyidikan tanggal 4 Juni, kan aneh. Padahal, tanggal 3 Juni sudah ditangkap,” kata dia.
OC Kaligis mempertanyakan proses penyidikan tersebut karena menurut dia, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan baru diterbitkan sehari setelah Lodewyk ditangkap.
Sebelumnya, Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi menolak permohonan praperadilan eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung pada Senin (14/9/2026).
“Dalam pokok perkara, menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil,” kata Sulistyo di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan, Senin.
Hakim tunggal juga menolak eksepsi Kejaksaan Agung sebagai termohon untuk seluruhnya. Dengan begitu, hakim tunggal menyatakan penangkapan, penggeledahan, dan penetapan tersangka Lodewyk Pusung atas kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG di BGN periode 2025-2026 dinyatakan sah.(P-r*kmp/dg)
