PRIORITAS, 27/10/26 (Jakarta): Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kajian mendalam terkait penyempurnaan definisi tindak pidana korupsi dalam regulasi nasional. Langkah strategis ini bertujuan memperkuat penegakan hukum sekaligus melindungi kekayaan alam dan perekonomian negara dari kebocoran sistemik.
Arahan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, usai menghadap Presiden Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/10/26), seperti dilansir dari laman resmi presidenri.go.id Selasa (27/10/26).
Yusril mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut membahas usulan perubahan definisi korupsi yang tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Salah satu poin yang dikaji adalah kesesuaian aturan domestik dengan konvensi internasional United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
"Pak Presiden menegaskan beliau meminta untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam supaya kita mampu merumuskan pengertian korupsi itu yang cocok dengan situasi negara yang kita hadapi," ujar Yusril.
Soroti Under-Invoicing tambang dan pencurian ikan
Menurut Yusril, perhatian penegakan hukum selama ini kerap tertuju pada kasus penyuapan, gratifikasi, pemerasan, dan penggelembungan harga (mark-up) oleh pejabat. Padahal, praktik yang merugikan perekonomian negara dalam skala masif justru sering terjadi di sektor sumber daya alam.
Dalam diskusinya dengan Presiden Prabowo, Yusril mencontohkan dua praktik ilegal yang menguras kekayaan bangsa hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.
Pertama adalah manipulasi nilai transaksi (under-invoicing) di sektor pertambangan, di mana volume komoditas yang dilaporkan pengusaha jauh lebih kecil dari hasil tambang riil demi melarikan dana ke luar negeri.
Kedua pencurian ikan (illegal fishing) secara masif di wilayah laut Indonesia.
"Rakyat kita tidak pernah menyadari bahwa itu sebenarnya sangat serius. Perhatian kita selama ini banyak ke masalah pejabat, itu memang harus diberantas, tapi jangan dilupakan kegiatan seperti under-invoicing dan pencurian ikan di laut yang menguras kekayaan bangsa kita," tegas Yusril.
Perluas unsur kerugian perekonomian negara
Lebih lanjut, Yusril menilai ketentuan hukum nasional saat ini masih kurang optimal dalam mengembangkan unsur "kerugian perekonomian negara", dan lebih banyak terpaku pada "kerugian keuangan negara".
Penyelarasan dengan prinsip-prinsip UNCAC diharapkan dapat mempertegas batasan tersebut hukum tersebut. Dengan demikian, pelaku kejahatan ekonomi di sektor pertambangan dan kelautan dapat dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi.
Pemerintah, kata Yusril, berkomitmen untuk terus mengkaji sinkronisasi regulasi ini dengan tetap mengutamakan karakteristik, kebutuhan, dan kepentingan nasional demi menyelamatkan kekayaan alam Indonesia. (P-BPMI Setpres/ht)
