PRIORITAS, 17/9/25 (Jakarta): Rangkap jabatan Erick Thohir menimbulkan pertanyaan soal kepatuhan terhadap prinsip independensi federasi sepak bola internasional (FIFA).
Pasalnya, Erick Thohir baru saja dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sekaligus masih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI.
Beberapa pasal dalam Statuta FIFA mengatur larangan intervensi pihak ketiga, termasuk pemerintah, dalam urusan internal federasi.
“Asosiasi anggota harus independen dan menghindari segala bentuk campur tangan politik,” bunyi Pasal 14.1(h)(i) Statuta FIFA.
Prinsip ini memastikan federasi lokal berjalan mandiri dan tidak dipengaruhi kepentingan politik. Rangkap jabatan Menpora dan Ketua PSSI bisa dianggap sebagai intervensi politik, karena pejabat pemerintah ikut mengendalikan badan pemilihan internal federasi.
“Anggaran dasar perkumpulan anggota harus memuat ketentuan independensi dan menghindari campur tangan politik,” bunyi Pasal 15(c).
Jika struktur federasi tidak jelas memisahkan kekuasaan, risiko sanksi FIFA muncul, mulai dari skorsing kompetisi internasional hingga pembatasan bantuan keuangan.
Rangkap jabatan berisiko sanksi
FIFA mempertegas setiap campur tangan pemerintah, baik nyata maupun potensial, dianggap melanggar prinsip independensi.
Dalam kondisi tertentu, federasi nasional bisa mengatur pemisahan tugas dan transparansi, tetapi tetap berisiko mendapat perhatian dari FIFA.
Daftar risiko rangkap jabatan:
- Dapat dianggap political interference oleh FIFA.
- Berpotensi diskualifikasi PSSI dari kompetisi internasional.
- Pembatasan bantuan keuangan dari FIFA.
- Kelemahan independensi pengambilan keputusan federasi.
- Tekanan publik dan stakeholder terhadap konflik kepentingan.
Rangkap jabatan ini tetap menjadi sorotan karena menabrak prinsip independensi dan larangan intervensi politik federasi anggota FIFA.
Erick Thohir menghadapi tantangan mengatur transparansi dan pemisahan tugas agar tidak menimbulkan sanksi internasional. (P-Khalied M)
