PRIORITAS, 14/7/26 (Jakarta): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa penyerapan anggaran pendidikan pada 2025 tercatat sebesar 19,1 persen dari keseluruhan realisasi belanja negara. Pemerintah berharap pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pendidikan pada 2026 dapat dilakukan secara lebih efektif guna mencapai hasil yang optimal.
Realisasi tersebut masih berada di bawah ketentuan alokasi pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN. Namun, pemerintah memastikan bahwa porsi anggaran pendidikan yang ditetapkan sejak awal tahun tetap mencapai 20 persen sesuai dengan amanat konstitusi.
“Pada 2025 mencapai 19,1 persen dari realisasi belanja negara, dan tahun 2026 diharapkan yang lebih optimal dan semakin membaik,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/26), dikutip dari Beritasatu.
Purbaya menyampaikan hal tersebut saat menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi PKS terkait pelaksanaan belanja wajib (mandatory spending) di bidang pendidikan.
20 persen dari APBN
Konstitusi mewajibkan pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari APBN maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Ketentuan tersebut menjadi landasan dalam penetapan besaran pagu anggaran pendidikan setiap tahunnya.
“Untuk melaksanakan amanat tersebut, anggaran pendidikan setiap tahunnya ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN sebesar 20 persen yang terbagi dalam tiga pilar belanja, yaitu belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan pembiayaan pendidikan,” ucap Purbaya.
Alokasi anggaran menggambarkan besaran dana yang telah direncanakan dan ditetapkan pemerintah pada awal tahun anggaran. Sementara itu, realisasi mencerminkan jumlah anggaran yang telah benar-benar digunakan hingga periode akhir pelaksanaan.
Perbedaan antara nilai alokasi dan realisasi menyebabkan persentase penyerapan anggaran dapat lebih rendah dibandingkan pagu yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti program yang belum terealisasi secara penuh, tingkat penyerapan anggaran yang belum maksimal, maupun perubahan dalam total belanja negara. (P-Zamir)
