PRIORITAS, 14/9/26 (Jakarta): Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) dalam Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029. Prosesi pelantikan tersebut berlangsung khidmat di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (14/9/26).
Seusai mengucapkan sumpah jabatan, Menkeu Suahasil Nazara langsung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat keuangan negara. Ia memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap dikelola secara sehat sekaligus responsif terhadap program prioritas pemerintah.
“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ujar Suahasil kepada awak media di Istana Negara.
Tiga komitmen utama Suahasil Nazara
Dilansir dari siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres), dalam keterangan pers perdananya sebagai Menteri Keuangan, Suahasil menggarisbawahi tiga poin krusial terkait arah kebijakan fiskal ke depan.
Pertama, menjaga defisit APBN di bawah tiga persen. Suahasil menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal demi stabilitas ekonomi makro. "Defisit akan tetap di bawah 3 persen," tegasnya.
Kedua, membangun komunikasi publik yang kredibel. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara sangat penting. Suahasil menegaskan, kredibilitas APBN harus dibangun lewat kebijakan yang sehat dan transparansi komunikasi yang konsisten.
Ketiga, memastikan transisi internal berjalan mulus. Guna menjamin keberlanjutan program, Suahasil memastikan proses transisi kepemimpinan di lingkup Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan dikoordinasikan secara matang.
Makna efisiensi anggaran
Menkeu Suahasil juga meluruskan persepsi mengenai efisiensi anggaran negara. Ia menekankan bahwa efisiensi tidak boleh diartikan sempit sebagai pemangkasan dana secara membabi buta.
"Efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja. Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat," tutur Suahasil.
Melalui pendekatan ini, Kemenkeu berkomitmen menjadikan APBN sebagai instrumen utama yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. (P-*/ht)
